Sutiaji pantau kesiapan TPS di Kota Malang

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Wali Kota Malang Sutiaji bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemantauan langsung ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di wilayah Kota Malang, Jatim, Selasa malam.

Sutiaji mengatakan, dari hasil pantauan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah tempat bilik suara yang dinilai terlalu berhimpitan. Dikhawatirkan, dengan bilik suara yang terlalu dekat tersebut, ada masyarakat yang merasa kerahasiaan pada saat coblosan kurang terjamin.

"Ada yang perlu dibenahi, kami langsung benahi. Ada masalah bilik yang terlalu berdekatan, perlu digeser, karena bisa saja kerahasiaannya kurang terjamin," ujar Sutiaji, usai melakukan pemantauan di TPS 68 Kelurahan Purwantoro, Kota Malang.

Sutiaji menambahkan, dalam pelaksanaan "pencoblosan" pada 17 April 2019, pihak Panitia Pengawas (Panwas) diharapkan bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kerahasiaan, keamanan, dapat dipenuhi. Sehingga, tidak ada masyarakat yang takut untuk menyalurkan hak suaranya.

Selain itu, Sutiaji meminta panitia pemungutan suara (PPS) untuk memastikan kecukupan perbekalan dan logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Sejauh ini, berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Kota Malang, terkait logistik sudah tercukupi.

"Tidak perlu ada masyarakat yang merasa takut untuk menyuarakan aspirasinya. Harapan kami, Pemilu besok berjalan dengan aman," ujar Sutiaji.

Sebagai catatan, jumlah TPS yang ada di Kota Malang mencapai 2.343 TPS, yang terbagi pada lima kecamatan. Untuk Kecamatan Blimbing membutuhkan 504 TPS, Kecamatan Kedungkandang 525 TPS, Kecamatan Klojen 297 TPS, Kecamatan Lowokwaru 466 TPS, dan Kecamatan Sukun dengan 551 TPS.

Sementara kebutuhan surat suara di Kota Malang berdasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 623.185 orang dan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mencapai 17.273 pemilih.

Pada Pemilu 2019, juga akan dilakukan pemilihan untuk mengisi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Untuk pemilihan presiden, diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno.