TKI Asal Kabupaten Blitar Meninggal Karena Sakit

Blitar (ANTARA) - Seorang tenaga kerja Indonesia bernama Siti Mutrofin (47), warga Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, meninggal saat bekerja di Penang, Malaysia karena sakit.

"Ada salah satu pekerja migran di Penang, Malaysia itu meninggal dunia karena sakit. Untuk daerah asalnya adalah Desa Bacem, Kecamatan Ponggok," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Haris Susianto di Blitar, Rabu.

Ia mengatakan, yang bersangkutan dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (23/2). Jenazah korban langsung diupayakan untuk dipulangkan setelah sebelumnya diurus termasuk memastikan penyebab kematian yang bersangkutan.

Menurut Haris, yang bersangkutan sudah cukup lama bekerja di Malaysia. Ia pernah di Malaysia dan pulang, lalu kembali lagi ke Malaysia pada Februari 2018. Saat berangkat ke Malaysia, yang bersangkutan sudah diketahui menderita sakit diabetes dan tipes.

Ia juga menambahkan, dari laporan yang diterimanya, ternyata Siti Mutrofin tidak tercatat secara resmi sebagai TKI asal Kabupaten Blitar. Namun, pemerintah tetap memfasilitasi untuk pemulangan jenazah mulai dari Malaysia hingga ke rumah duka.

Pemulangan jenazah lewat jalur udara dengan dinaikkan pesawat City Link dan tiba di Bandara Juanda, Surabaya, pada Rabu siang. Setelahnya, dari bandara akan dibawa ke rumah duka di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

"Sudah difasilitasi semua. Kebetulan di data kami atas nama yang bersangkutan itu tidak ada, data Siti Mutrofin tidak ada, namun karena warga Kabupaten Blitar tetap kami fasilitasi. Hari ini pemulangan mudah-mudahan lancar," kata dia.

Jenazah diangkut dengan mobil ambulans ke rumah duka. Keluarga cukup terpukul dengan kejadian yang menimpa almarhum, tapi mereka berusaha untuk ikhlas.

Di Kabupaten Blitar, jumlah TKI yang terdata pada 2018 sekitar 4 ribu dengan berbagai negara tujuan seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, hingga Singapura. Mereka bekerja di sektor formal dan informal. Namun, untuk TKI yang tidak resmi atau tidak terdata, pemkab tidak bisa mengetahui. (*)