Partai Nasdem: Tudingan Kebocoran Anggaran Harus Disertai Bukti

id kebocoran anggaran, nasdem, tulungagung,pemilu, jokowi,prabowo, hoaks

Partai Nasdem: Tudingan Kebocoran Anggaran Harus Disertai Bukti

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ziarah di makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (8/2). Foto istimewa

"Tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran, harus disertai bukti kuat. Hal ini penting supaya penegak hukum bisa menindaklanjuti," katanya.
Tulungagung (Antaranews Jatim) - Partai Nasional Demokrat mendesak Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menunjukkan bukti-bukti akurat terkait tudingan kebocoran anggaran negara (APBN) yang konon mencapai Rp500 triliun lebih.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate, Jumat malam, usai menghadiri kegiatan temu ribua kader Partai Nasdem se-eks-Karesidenan Kediri di Tulungagung.

"Tudingan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran, harus disertai bukti kuat. Hal ini penting supaya penegak hukum bisa menindaklanjuti," katanya.

Menurutnya, penyertaan data valid amat penting. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab moral dari penuding atas tudingannya. Jangan sampai masyarakat meragukan dan berpengaruh buruk bagi elektabilitas Prabowo.

Plate mengingatkan agar tudingan itu tak jadi gertak sambal. Sebab pemerintahan Jokowi serius mengedepankan pemberantasan korupsi. Sehingga data konkret sangat diapresiasi.

"Jadi bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lain," sebut Plate.

Lebih lanjut, ia pribadi meragukan kebenaran tudingan Prabowo. Pasalnya, sejauh ini Jokowi sangat ketat dalam alokasi anggaran. Efisiensi APBN benar-benar dikedepankan.

Hal tersebut, kata Plate, dibuktikan dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional.

Jokowi berkiblat pada optimalisasi infrastruktur untuk daya saing bangsa. Sehingga tak mungkin eks Wali Kota Solo itu menggunting dalam lipatan.

Prinsipnya, Nasdem tak ingin polemik soal kebocoran dibuat berlarut.

Jika ada bukti, pihak terkait bisa langsung melapor ke penehmgak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Bareskrim.

"Termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," tandas Plate. (*)
Pewarta :
Editor: Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar