Tulungagung (Antaranews Jatim) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, merekrut tiga orang penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi untuk membantu menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Sebenarnya ada beberapa yang mendaftar, namun setelah kami lakukan seleksi, tiga orang yang dinyatakan lulus sebagai relawan demokrasi," kata Komisioner KPU Tulungagung Mustofa di Tulungagung, Rabu.
Mereka, lanjut Mustofa, diproyeksikan untuk bertugas di basis-basis disabilitas. Tugasnya adalah memberikan sosialisasi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, dengan didampingi relawan demokrasi non-disabilitas.
"Nantinya mereka akan menyampaikan sosialisasi terkait Pemilu 2019 di kalangan difabel bersama dua orang lainnya yang bukan difabel," kata Mustofa yang mengemban amanah sebagai Komisioner KPU Tulungagung Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat.
KPU Tulungagung sebelumnya melakukan seleksi tulis calon tenaga relawan demokrasi, baik yang fisiknya normal maupun yang berkebutuhan khusus (disabilitas).
Dari 132 peserta yang mendaftar, sebanyak 55 orang di antaranya lolos seleksi untuk menjalankan tugas di 11 basis masyakarat, dengan setiap basis diisi lima tenaga relawan.
"Seperti basis disabilitas juga ada lima relawan, yang tiga di antaranya merupakan tenaga difabel," katanya.
Mustofa memaparkan, ada 11 basis masyarakat yang bakal mendapat kunjungan dan sosialisasi Pemilu 2019 dari tenaga relawan demokrasi, masing-masing basis keluarga, pemula, muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, komunitas demokrasi, dan warganet.
Mustofa menyatakan, sebagian tenaga relawan demokrasi yang direkrut KPU Tulungagung sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya ada yang mantan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).
"Selain juga ada yang berasal dari aktivis mahasiswa dan LSM. Semuanya nanti akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing," katanya.
Mustofa menambahkan, setelah dilakukannya pembekalan, para relawan demokrasi diberikan tugas sesuai dengan basis mereka masing-masing.
Namun demikian, seandainya kelompok relawan demokrasi menghendaki untuk komisioner menjadi narasumber pada saat sosialisasi, akan diupayakan untuk mendampingi. "Jadi, narasumber bisa langsung dari anggota relawan, bisa juga dari komisioner," katanya.
Ia melanjutkan, para relawan demokrasi ini tetap dalam pantauan KPU Tulungagung. Untuk melaporkan setiap kegiatan melalui grup whatsapp, disertai laporan administrasi dan setiap akhir bulan diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan selama satu bulan.
Atas sumbangsihnya, para relawan demokrasi ini berhak mendapat kompensasi atas diterimanya honorarium atau uang transportasi sebesar Rp750 ribu per bulan selama tiga bulan, dimulai Februari 2019 sampai April 2019. (*)
