Surabaya (Antaranews Jatim) - Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur menyepakati perlunya pakem atau standar penulisan bagi jurnalis yang bertugas di bidang hukum, yang meliputi pengadilan dan kejaksaan.
Ketua Dewan Kehormatan Daerah PWI Jatim Joko Tetuko kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengatakan telah mendapat masukan dari para wartawan yang tergabung dalam Komunitas Media Pengadilan dan Kejaksaan (KOMPAK) Surabaya untuk menggelar pelatihan jurnalistik bidang hukum.
"Pelatihan jurnalistik hukum akan kami gelar bekerja sama dengan KOMPAK dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2019 yang kebetulan akan dipusatkan di Jawa Timur pada bulan Februari mendatang," katanya.
Dia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas wartawan bidang hukum yang kompeten dan berintegritas.
"Sehingga karya jurnalistik yang dibuat oleh para wartawan yang kesehariannya mencari berita di pengadilan dan kejaksaan ini semakin sesuai dengan standar dan kaidah hukum, menjaga trial by the press, serta berkarakter dalam menyajikan informasi yang berkeadilan dan independen," ujarnya.
Ketua KOMPAK Surabaya Budi Mulyono memastikan telah merumuskan pelatihan yang nantinya diharapkan menghasilkan standar penulisan bagi wartawan bidang hukum.
"Kami jadwalkan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit 662 Sidoarjo, Jawa Timur, pada 11 Maret mendatang. Pesertanya sekitar 60 wartawan bidang hukum dari tiga kota, yaitu Surabaya, Gresik dan Sidoarjo," katanya.
Budi mengungkapkan, KOMPAK sebagai wadah wartawan bidang hukum di Surabaya, menyadari bahwa wartawan adalah Sekolah Berjalan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut dia, media di era berbasis digital seperti sekarang ini harus terus menerus meningkatkan kualitas pemberitaannya, khususnya di bidang hukum. Sehingga wartawannya pun, sebagai penyaji berita, perlu dibekali materi yang berkualitas sesuai dengan bidang peliputannya.
"Kami menyadari bahwa masyarakat semakin cerdas dan melek hukum, karenanya dibutuhkan wartawan bidang hukum yang berkualitas sebagai basis kepercayaan terhadap proses peradilan yang benar, jujur, dan adil dalam pengawal penegakkan supremasi hukum," ucapnya. (*)
