DPRD Surabaya Soroti PHK Sepihak Ratusan Karyawan PT Platinum Ceramic

Surabaya (Antaranews Jatim) - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyoroti adanya pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap 409 karyawan yang dilakukan managemen PT Platinum Ceramic Jalan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jatim.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi, di Surabaya, Jumat, mengatakan pihaknya menyayangkan pihak managemen PT Platinum Ceramic belum punya iktikad baik untuk menghadiri dua rapat dengar pendapat terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang digelar komisi D.

"Sampai saat ini ya belum ada titik temu," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya ini.

Diketahui PHK sepihak tersebut bermula tuntutan karyawan terkait struktur skala upah, kemudian pihak managemen menskorsing 44 kordinator lapangan Pengurus Unit Kerja (PUK) dan ahkirnya terjadi mogok kerja massal.

Dampak dari aksi tersebut pihak perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap 409 dari 1.700 pekerja di perusahaan Platinum Ceramic.

Selain itu, Caleg DPRD Surabaya dapil 5 dari Partai Demokrat ini juga berharap agar persoalan PHK tersebut bisa diselesaikan secara internal dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai fasilitator.

Hal sama juga dikatakan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana. Ia mengatakan pihaknya dilema karena dalam tata tertib DPRD Surabaya tidak ada aturan pemanggilan paksa jika perusahaan yang dipanggil rapat dengar pendapat tidak hadir.

"Kami berharap kedepannya tata tertib DPRD Surabaya bisa diubah untuk pemanggilan secara paksa," kata politikus PDIP Perjuangan ini.

Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya Nurhayati sebelumnya mengatakan terkait PHK karyawan Platinum, pihaknya sudah memfasilitasi melakukan panggilan terhadap para pihak yang berselisih.

"Kami sudah memfasilitasi, tapi perusahaan tidak pernah datang, dan itu sudah beberapa kali," kata Nurhayati.

Menurut dia, sebelumnya Disnaker Surabaya sudah menerbitkan perjanjian bersama antara pekerja dan perusahaan pada 8 September 2018. "Tapi dari perusahaan mengingkari perjanjian bersama itu," katanya. (*)