Karangasem, Bali, (Antara) - Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat tergantung pada komitmen, dedikasi, loyalitas serta tanggung jawab Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana PKH.
"SDM PKH sebagai elemen penting yang merupakan ujung tombak pelaksanaan PKH di lapangan," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Karangasem, Bali, Senin.
Harry membuka Kegiatan Pemantapan dan Jambore Sosial SDM Pelaksana PKH Provinsi Bali tahun 2018, yang ditandai dengan pelepasan balon dan burung Merpati.
Kegiatan Pemantapan & Jambore Sosial SDM Pelaksana PKH Provinsi Bali berlangsung selama dua hari di Taman Harmoni Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Bali. Tidak kurang 309 SDM Pelaksana PKH dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali turut hadir. Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahunnya ini merupakan ajang peningkatan kapasitas SDM PKH dan evaluasi program yang diinisiasi oleh mereka sendiri.
Tampak hadir, Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih dan Komisi VIII DPR RI, I Gusti Agung Putri Astrid beserta Duta PKH, Putu Ayu Sada Devi Pradnyadari yang juga merupakan Miss Grand 2018 dari Provinsi Bali didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten berserta seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Harry menyampaikan rasa optimistisnya bahwa PKH dapat memerangi kemiskinan di Indonesia selama SDM Pelaksana PKH tetap menjaga komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, sinkronisasi, serta soliditas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
"Tahun 2019 merupakan tahun yang krusial bagi kita bersama. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para Pendamping akan semakin besar, luas dan kompleks, ujar Harry.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan akan terus memunculkan SDM PKH di Provinsi Bali yang santun, berintegritas dan profesional sehingga terjadi penguatan (reinforcement) dalam melahirkan KPM-KPM mandiri sejahtera secara terus - menerus.
Upaya swadaya dari para SDM PKH Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan ini, tidak lepas dari dukungan penuh seluruh pihak, ucap Harry.
"Dukungan penuh Dinas Sosial Provinsi Bali dan seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota seprovinsi Bali ini semoga menjadi inspirasi. Kiranya dapat ditularkan ke provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia".
Beratapkan tenda di alam terbuka, SDM Pelaksana PKH diajak berekreasi sekaligus melatih diri dalam meningkatkan koordinasi kerja sama yang harmonis satu sama lain, sehingga terbangun jalinan hubungan kebersamaan yang kuat.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar menumbuhkan komitmen, loyalitas dan merangsang munculnya inovasi-inovasi baru terhadap program. Serta menjadi media tukar informasi dan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dilapangan, ujarnya.
Menurut BPS, PKH merupakan program bantuan sosial yang memiliki kontribusi besar akan capaian penurunan angka kemiskinan tersebut.
Turunnya angka kemiskinan di Bali dari 4,24 persen menjadi 4,01 persen seperti yang disampaikan oleh Kadis Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten, sejalan dengan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa secara global, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 10,12 persen pada 2017 turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.
Sebagai salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan, PKH terus berkembang dibawah era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, di mana Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab pelaksananya.
Tidak hanya jumlah penerima bantuan sosial yang bertambah secara signifikan, jumlah bantuannya pun turut bertambah, bahkan PKH telah tersinergikan dengan berbagai program sosial pemerintah lainnya, antara lain BPNT/Rasta, KIP, KIS, Kube, Ritulahu.
Ini membuktikan komitmen pemerintah yang luar biasa dalam memerangi kemiskinan, tambah Harry.
Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh salah satu Anggota Komisi VIII DPR RI, I Gusti Agung Putri Astrid yang turut hadir pada acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial adalah salah satu kementerian yang menjadi kunci pembangunan Indonesia kedepan. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pemberdayaan SDM.
"Kita bukan mengawal orang miskin, tapi kita mengawal orang miskin menjadi orang yang berdaya, itu tujuan program (PKH) ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, Harry menyampaikan bahwa dunia pun turut mengapresiasi keberhasilan ini. 25 negara telah melakukan kunjungan ke Kementerian Sosial khusus untuk mempelajari lebih dalam tentang PKH. Hal ini tidak lepas dari peranan SDM Pelaksana yang telah bekerja secara totalitas, baik itu para Pendamping, Administrator Database, Supervisor, Korkab maupun Korwil PKH.
Dipenghujung arahannya, Harry Hikmat mengingatkan kembali bahwa PKH merupakan program pemerintah yang sangat serius untuk mengatasi masalah kesejateraan sosial dan jadikan Pendamping PKH sebagai "front liner" untuk mengantisipasi hoax- hoax yang berkeliaran di masyarakat.(*)
