Junta Thailand dan Partai Pendukung Thaksin Berhadapan Jelang Pemilu 2019

Bangkok (Antaranews Jatim) - Garis pertempuran sedang digambar antara pemerintah militer Thailand dan gerakan populis yang dipimpin mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sementara kedua kubu berusaha mengakali pihak lain sebelum pemilihan tahun 2019.

Junta itu telah menjanjikan untuk menyelenggarakan pemilihan yang sudah berkali-kali ditunda pada awal Februari, ujian bagi janjinya memulihkan demokrasi di tengah-tengah kekhawatiran bahwa pihaknya bertujuan mempertahankan kendali kekuasaan di Thailand sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara.

Pertarungan diperkirakan akan melibatkan pengikut kemeja merah yang mendukung Thaksin melawan militer dan kubu mapan, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2006 dan 2014. Kubu Thaksin, yang menang dalam setiap pemilihan sejak tahun 2001, tak dapat menegaskan kendali atas badan-badan yang tidak terpilih, khususnya peradilan dan militer, yang mendorong aksi-aksi unjuk rasa di jalan-jalan dan kudeta-kudeta.

Dalam langkah yang dinilai luas sebagai usaha untuk melumpuhkan dukungan bagi Thaksin dan sekutunya, junta itu bulan lalu memerintahkan Komisi Pemilihan menyelidiki apakah ia masih mengendalikan Partai Puea Thai yang populer dari tempat pengasingan di luar negeri, dan mungkin membubarkannya.

"Mereka takut pada kami," kata Watana Muangsook, tokoh Puea Thai kepada Reuters, merujuk kepada usaha-usaha junta tersebut mengurangi pengaruh partai dan para sekutunya. "Satu-satunya cara yang mereka dapat kalahkan kami ialah mereka bermain di luar aturan. Kalau mereka mengikuti aturan mereka akan kalah."

Tekanan
Klan Shinawatra menghadapi tekanan di tempat lain juga.

Bulan lalu putera Thaksin, Panthongtae Shinawatra, 38, didakwa atas tuduhan pelanggaran pencucian uang yang dilakukan tahun 2004. Dia mengaku tidak bersalah.

Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin dan perdana menteri selama hampir tiga tahun, meninggalkan Thailand tahun lalu untuk menghindari pengakuan dalam perkara terkait kejahatan yang dia katakan bermotivasi politik. Junta itu telah mengusahakan ekstradisinya dari Inggris.

Delapan anggota inti Pueau Thai juga menghadapi aksi hukum karena tuduhan melanggar larangan junta mengenai pertemuan politik lebih dari lima orang.

Pihak berwenang telah menyita dan melarang distribusi ribuan kalender yang berisi foto Thaksin dan Yingluck, yang dibagi-bagikan di sejumlah tempat di bagian timur laut Thailand bulan ini.

Thaksin mengatakan dalam wawancara dengan TV NHK baru-baru ini, "kubu prodemokrasi" bisa meraih 300 dari 500 kursi di majelis rendah parlemen dalam pemilihan mendatang.

Komentar tersebut mendorong pemerintah militer memerintahkan penyelidikan resmi atas kaitan dia dengan partai itu.

Para anggota Puea Thai membantah keterlibatan Thaksin dalam partai yang sedang berjalan dan mengatakan, mereka "mengikuti hukum."(*)