Surabaya (Antaranews Jatim) - Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengemukakan, pemerintah perlu mempertahankan lintas penyeberangan Ujung-Kamal, Madura, Jawa Timur, salah satunya dengan menyediakan subsidi public service obligation (PSO).
"Sudah seharusnya pemerintah hadir di moda transportasi penyeberangan Ujung-Kamal untuk menyelamatkan bisnis yang selama ini berperan sebagai penyangga utama tol Jembatan Suramadu," kata Siswanto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.
Menurut ia, penyediaan PSO sebagai implikasi kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu yang dampaknya kian membuat operasional kapal penyeberangan Ujung-Kamal merugi.
Ia mengatakan, sejak tol Jembatan Suramadu beroperasi, operator kapal di lintasan Ujung-Kamal telah menjadi korban, sebab penggratisan jembatan Suramadu hanya menguntungkan masyarakat pengguna jasa, baik dari Surabaya maupun sebaliknya.
"Kebijakan tersebut seharusnya tidak mematikan penyeberangan Ujung-Kamal, sebab penyeberangan itu memiliki fungsi vital, yakni sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura," katanya.
Sebab, jika ada masalah teknis di Suramadu yang mengakibatkan jembatan tidak bisa dilalui, infrastruktur transportasi yang dipakai pasti penyeberangan, tidak ada lain lagi.
Sementara itu, di lintas penyeberangan Ujung-Kamal saat ini masih beroperasi tiga unit kapal penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Darma Lautan Utama. Kapal-kapal itu melayani penyeberangan orang dan kendaraan yang sebagian besar berasal dari Gresik dan wilayah barat Bangkalan.
Adapun tarif menyeberang di lintas penyeberangan Ujung-Kamal adalah Rp7.000 untuk pengendara motor dan Rp46.000 untuk pengendara roda empat, kemudian kendaraan penumpang paling mahal dikenai tarif Rp59.000 dan kendaraan barang Rp81.000.
"Keberadaan penyeberangan Ujung-Kamal tetap dibutuhkan, selain untuk memberikan layanan pada saat waktu normal, juga sangat membantu pada saat terjadi emergency (darurat), baik karena faktor alam maupun faktor lainnya," katanya.*
Namarin: Pemerintah Perlu Pertahankan Penyeberangan Ujung-Kamal
Rabu, 7 November 2018 20:40 WIB
Ilustrasi - Warga antre turun dari kapal feri di dermaga penyeberangan Ujung-Kamal, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/2). (Antara Jatim/Didik Suhartono)
Sudah seharusnya pemerintah hadir di moda transportasi penyeberangan Ujung-Kamal untuk menyelamatkan bisnis yang selama ini berperan sebagai penyangga utama tol Jembatan Suramadu
