BI Kediri Siapkan Rp7,2 Triliun untuk Lebaran 2018

Kediri (Antaranews Jatim) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur, menyiapkan Rp7,2 triliun untuk kebutuhan Lebaran 2018, atau lebih besar daripada tahun sebelumnya sebesar Rp6,4 triliun.

"Yang disiapkan adalah Rp7,2 triliun. Yang Rp300 miliar untuk pecahan kecil, sisanya pecahan besar antisipasi lonjakan penarikan karena ada THR (tunjangan hari raya)," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Djoko Raharto di Kediri, Senin.

Ia mengatakan, menyambut Lebaran 2018 ini, BI Kediri sengaja menyiapkan anggaran lebih besar ketimbang lebaran tahun sebelumnya. Selain untuk THR, libur lebaran cukup panjang, sehingga kebutuhan untuk anggaran harus disiapkan.

"Ini juga dalam rangka pengisian ATM (anjungan tunai mandiri) karena ada liburan panjang mulai 11 Juni hingga 20 Juni. Jadi, liburan panjang disiapkan pecahan besar di ATM," kata dia.

Terkait penukaran uang pecahan baru, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh perbankan di wilayah BI Kediri.

Untuk penukaran, bisa dilakukan di masing-masing perbankan dengan adanya pembatasan nominal masing-masing pecahan adalah satu bendel, yaitu untuk pecahan Rp2 ribu, Rp5 ribu, Rp10 ribu, hingga Rp20 ribu.

Masa penukaran akan dilakukan serentak se-Jawa Timur pada tanggal 28 Mei dan 31 Mei serta 5 dan 7 Juni 2018. Namun, BI juga melakukan penukaran uang pecahan baru lewat kas keliling.

BI, kata dia, juga sudah meminta kepada seluruh perbankan untuk menyiagakan petugasnya salah satunya guna keperluan pengisian ATM. Kebutuhan saat liburan panjang diperkirakan cukup besar sebab saat ini transaksi juga lebih maju.

Dalam melakuan aktivitas ekonomi, misalnya belanja di UMKM ada pembeli yang cenderung memanfaatkan transaksi nontunai. Dengan pasar yang tidak terbatas, lintas batas, memanfaatkan fasilitas dalam jaringan, calon pembeli dimudahkan dengan berbagai macam pilihan barang yang harganya bisa lebih murah.

"Konsumen dimudahkan dengan pilihan barang yang harganya lebih murah, pengiriman cepat dan daring," katanya.

Namun, saat disinggung hingga berapa pergerakan laporan dari asosiasi E-commers, Djoko mengatakan bahwa di BI Kediri belum ada datanya. Selama ini, untuk laporan transaksi cenderung di pusat.

Saat ini gerakan nontunai yang didengungkan sejak dahulu sudah makin banyak dimanfaatkan. Bukan hanya pemerintah yang kini juga mayoritas menerapkan transaksi nontunai dalam aktivitas anggaranannya, melainkan juga masyarakat umum. (*)