Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo membuka Sidang Kabinet Paripurna yang membahas kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2019.
"Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018, maupun rancangan APBN 2019 agar diwaspadai, diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah sangat dinamis, bergerak sangat dinamis," kata Presiden dalam sambutan sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Menurut Presiden, pemerintah harus terus mengelola pergerakan suku bunga, komoditas nasional, arus modal masuk dan arus modal keluar serta nilai tukar Rupiah.
Dengan terus terjaganya kondisi tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan daya saing bangsa. "Termasuk munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif, yang proteksionis, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing Ekspor kita," ujar Jokowi.
Presiden meminta perwakilan Indonesia di negara lain terus mencari area pasar baru bagi komoditas Indonesia. Presiden juga membahas peningkatan jumlah dana untuk Program Keluarga Harapan pada 2019.
Selain itu, Kepala Negara meminta seluruh aparat keamanan baik TNI dan Polri terus menjaga kestabilan dengan cepat. Terkait keterbatasan APBN, Presiden meminta ada inovasi secara sinergi yang melibatkan seluruh pihak baik BUMN maupun pihak swasta.
"Saya juga ingin agar pada akhir bulan ini yang berkaitan dengan 'single submission' untuk mendorong investasi, untuk memberikan insentif-insentif kepada investasi. Ini betul-betul harus bisa kita selesaikan karena dengan inilah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi," tegas Presiden.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu.(*)
Video Oleh Bayu Prasetyo
