Khofifah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat mengatakan, pengalaman sebagai Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia dan basisnya sangat kuat di Jawa Timur, menjadikannya mampu memahami berbagai permasalahan, kepentingan, keinginan dan harapan kaum perempuan.
Ditambah, dirinya juga pernah menjadi menteri negara pemberdayaan perempuan di era Presiden KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Saat menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja, Ia pun terus bersinggungan dengan berbagai persoalan perempuan dan anak.
"Pengalaman ini yang menjadikan saya sangat sensitif gender. Bagi saya, perempuan adalah ibu bangsa, sehingga selayaknya kaum perempuan masuk dan berperan di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, lebih dari 50 persen pemilih di Jawa Timur merupakan kaum perempuan. Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) jumlah DPT di Jawa Timur berjumlah 30.963.078 pemilih yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Adapun jumlah pemilih perempuan sebanyak kurang lebih 15,5 juta.
Sejumlah program pembangunan pro perempuan, kata Khofifah, telah disiapkan olehnya dan juga Emil Dardak. Program-program tersebut menjadi komitmen dirinya untuk penguatan peran dan posisi perempuan yant ahirnya tentu diharapkan mampu meraih dukungan suara perempuan.
Program tersebut antara lain, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penguatan keterampilan, ekonomi dan bantuan modal usaha perempuan, dan lain sebagainya.
"Karena saya perempuan sekaligus Ibu, maka secara konsisten saya akan berjuang untuk selalu mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak, agar hidup mereka makin sejahtera dan bahagia" tutur Khofifah.
Khofifah maju sebagai bakal calon (tunggu penetapan KPU) Gubernur dalam Pilkada Jatim 2018. Khofifah menggandeng Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak sebagai calon Wakil Gubernur. Secara resmi keduanya telah mendaftar ke KPU Jawa Timur, Rabu (10/1).
Khofifah dan Emil maju dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut dengan dukungan tujuh partai politik yakni Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), Partai Amanat Nasional (tujuh kursi ), PPP (lima kursi), NasDem (empat kursi), Hanura (dua kursi), dan parpol non-parlemen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).(*)
