RI Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi D-8

Istanbul, (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT ke-9 negara-negara berkembang "Devoloping 8" (D-8) yang digelar di Istanbul, Turki, 19-20 Oktober 2017.

"'Summit', KTT ini kan untuk membicarakan masalah-maslah ekonomi, nah untuk bagiamana kerja sama ekonomi D-8 itu, dan juga sekarang bertambah beberapa negara lain, jadi yang ingin kita sampaikan bagaimana meningkatkan kerja sama itu, perdagangan dan investasi antarnegara-negara D-8," kata Jusuf Kalla yang tiba di Bandara Internasional Attaturk, Istanbul, Turki, Kamis pagi waktu setempat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melaksanakan pertemuan para pemimpin D-8 yang digelar pada Jumat, (20/10). Pertemuan D-8 beranggotakan Turki, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Malaysia, Nigeria dan Mesir. Dalam KTT D-8 ke-9 ini, akan mengeluarkan Deklarasi Istanbul (Bosphorus), Rencana Aksi Istanbul dan penandatanganan MoU antara D-8 dengan Islamic Development Bank (IDB).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengharapkan KTT D-8 fokus untuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi.

"Intinya yang bisa saya sampaikan adalah kita meminta agar D-8 ini 'stay focus on the economic cooperation'. Ya kita harus betul-betul kembali ke khitah, ke khitah dalam arti asal-usulnya adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi," ujar Menlu kepada wartawan di Istanbul.

Menlu menilai, D-8 yang telah berumur 20 tahun sejak didirkan pada 1997 lalu di Istanbul, kini saatnya untuk menatap pada fase implementasi kebijakan. Hal ini mengingat selama 20 tahun telah digunakan oleh negara-negara D-8 untuk membangun instrumen-instrumen dan platform kerja sama.

"Dua puluh tahun pertama itu platformnya semuanya dibangun untuk kerjasam ke depan, nah berarti 'cycle' keduanya kita akan masuk pada, harapan kita, akan masuk pada implementasi dari platform yang sudah kita bangun," tuturnya.

Beberapa instrumen kerja sama seperti "Preferensial Trade Agreement" (PTA) yang didalamnya mengatur di antaranya tentang tarif dalam perdagangan antarnegara-negara D-8.

Dengan implementasi intrumen-instrumen kerja sama tersebut diharapkan akan semakin mempercepat peningkatan perdagangan dan investasi dalam negara-negara D-8.

Selain itu, menurut Menlu, Indonesia juga mengusulkan agar D-8 melibatkan peran sektor swasta mengingat keterkaitan yang erat antara peningkatan perekonomian dengan sektor tersebut.

Tak hanya perdagangan dan invesatsi, menurut Menlu dalam pertemuan tersebut juga membicarakan prioritas kerja sama dalam peningkatan ekonomi lainnya. Di antaranya keuangan, perbankan, pembangunan pedesaan, ilmu dan teknologi, pembangunan manusia, pertanian, energi, lingkungan dan juga kesehatan.

Menlu optimistis peningkatan kerja sama ekonomi akan semakin memperbesar perdagangan di antara negara-negara D-8. Berdasarkan data 2006, perdagangan antara negara D-8 mencapai 38 miliar dolar AS. Pada 2010, nilai perdagangan tersebut naik hampir 100 persen menjadi 68 miliar dolar AS.

Apalagi potensi D-8 cukup besar dengan populasi seluruh negara anggota sekitar 13 persen populasi penduduk dunia, dan 60 persen penduduk muslim di dunia.(*)