Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong penerapan creative financing tanpa menambah beban masyarakat serta perubahan mindset birokrasi guna memperkuat kualitas layanan publik dalam arahan pada "Jatim Retreat 2026" di Surabaya.
"Forum ini merupakan momentum untuk menyatukan arah, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Jumat.
Khofifah menilai tantangan pembangunan daerah semakin kompleks seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta adanya penyesuaian transfer ke daerah.
"Kebijakan tersebut membawa mandat penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, dan peningkatan kualitas layanan publik yang terukur," ujarnya.
Ia menjelaskan tema Creative Financing & Value For Money menjadi relevan karena creative financing bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan patuh regulasi.
Khofifah memaparkan tiga langkah penting dalam membangun creative financing, yakni mencari sumber pendapatan baru, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, serta menggeser mindset dari revenue ke profit dan dari spending or earning menjadi spending and earning.
"Pencarian sumber pendapatan baru harus dilakukan tanpa membebani masyarakat," katanya.
Pemprov Jatim, kata dia, dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk membuka ruang investasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Salah satu skema yang berpotensi dikembangkan ialah Kerja Sama Operasi (KSO) atas aset lahan milik pemerintah provinsi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Selain itu, sektor perikanan dinilai memiliki peluang besar, antara lain melalui pemanfaatan Grand Parent Stock (GPS) untuk mendukung program nasional dan perluasan budidaya ikan.
Optimalisasi potensi tersebut, menurut Khofifah, memerlukan keterbukaan perspektif dan perubahan cara pandang di seluruh unit kerja.
Khofifah juga menekankan penguatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar pelayanan publik berjalan efektif dan efisien, serta mendorong percepatan proses perizinan jika persyaratan telah terpenuhi.
Ia mengingatkan bahwa tugas utama birokrasi adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa menambah beban.
Dalam forum tersebut, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof. Mohammad Nuh turut menjadi narasumber.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepemimpinan (leadership) dan kualitas pengikut (followership) dalam organisasi, serta urgensi mencari sumber pendanaan baru di luar APBD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Prof. Nuh juga menyoroti perlunya perubahan orientasi pengelolaan BUMD dari sekadar mengejar pendapatan menjadi berfokus pada keuntungan (profit oriented), sehingga kinerja badan usaha daerah benar-benar berkontribusi terhadap keberlanjutan keuangan daerah.
