Gresik (Antara Jatim) - Sedikitnya 220 perusahaan besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur belum disensus secara ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena mengalami kesulitan prosedural masing-masing perusahaan.
Kepala BPS Kabupaten Gresik, Endang Sulastri di Gresik, Selasa meminta bantuan pemkab setempat untuk mendorong fasilitasi sensus ratusan perusahaan tersebut, agar bisa masuk dalam sensus ekonomi wilayah setempat.
"Saat ini pelaksanaan sensus ekonomi lanjutan di Kabupaten Gresik sudah mencapai 94,98 persen, dan dari awalnya 700 perusahaan yang belum berhasil disensus, atas bantuan Pemkab Gresik hanya tinggal 220 perusahaan besar. Oleh karena itu kami minta pemkab mendorong kembali," katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim mengaku siap membantu dan memfasilitasi sensus ekonomi lanjutan yang dilaksanakan BPS.
"Nanti bisa melalui dinas yang ada, misalnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan kami akan bantu untuk memfasilitasi pelaksanaan survei perusahaan itu," kata Qosim.
Qosim, usai membuka sosialisasi Data Statistik Dalam Rangka Peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2017 Di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) mengaku bantuan pemkab sangat penting, karena hasil sensus diperlukan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah.
"Kami dapat data dari BPS bahwa angka kemiskinan di Gresik 13,48 persen. Dari data itu kami bisa melakukan program apa saja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Qosim mengaku, juga mendorong beberapa program baru BPS seperti survei risiko terorisme dengan berkoordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
"Untuk antisipasi terorisme, bagi kami memang perlu seperti dilakukan dengan pendataan dan seleksi orang asing, ditambah pengamanan dan penjagaan pelabuhan," katanya.(*)
