Jember (Antara Jatim) - Serapan anggaran dua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur hingga semester pertama tahun 2017 yang terungkap dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Jember di DPRD setempat, Senin, masih nihil atau nol persen.
"Dua organisasi perangkat daerah yang penyerapannya masih nihil yakni Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)," kata Ketua DPRD Jember M. Thoif Zamroni usai rapat di DPRD setempat.
Dari hasil laporan yang disampaikan OPD yakni Dinas Kominfo mendapatkan anggaran belanja hingga Rp21 miliar dengan rincian belanja operasional Rp8,2 miliar dan belanja modal Rp12,75 miliar, namun serapan anggarannya masih nol persen.
Hal yang sama juga terlihat di DPM PTSP dengan anggaran sekitar Rp4,75 miliar dengan rincian belanja operasional sebanyak Rp4,3 miliar dan belanja modal Rp427 juta, namun belum melakukan serapan terhadap anggaran yang sudah direncanakan di APBD 2017.
"Ini kalau serapan anggarannya nol persen, bagaimana harus mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah," ucap politisi Partai Gerindra Jember itu.
Menurutnya kedua OPD itu sebenarnya merupakan instansi yang cukup vital di Pemkab Jember untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena DPM PTSP adalah OPD yang bertugas untuk memperlancar jalur investasi yang masuk ke Jember, terutama terkait dengan perizinan yang ada di Jember.
"Dinas Kominfo memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan informasi dan data kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, sehingga diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada sistem informasi di birokrasi pemkab," katanya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jember Sri Laksmi Retnaningtyas mengakui semester awal masih belum melakukan penyerapan anggaran apapun karena organisasi perangkat daerah tersebut masih baru.
"Penyerapan anggaran kondisinya masih nol persen. Beberapa kendala yang kami hadapi di luar kemampuan, sedangkan terkait SDM juga masih belum tercukupi," tuturnya.
Ia mengatakan masih kosongnya sejumlah jabatan penting juga mempengaruhi kinerja dari Dinas Kominfo, sehingga sejumlah program kegiatan tidak terealisasi hingga kini, padahal anggaran yang disiapkan cukup besar.(*)
