JK Nyatakan Layanan Air Bersih Atasi Ketidakadilan

Pasuruan, (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemenuhan layanan air bersih kepada masyarakat secara luas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi.

Wapres mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam peresmian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.

"Saya ada hitungan kalau tidak ada jaringan air bersih ke rumah rumah masyarakat itu membeli secara  kalengan bisa Rp40 ribu per kubik dibandingkan dengan PDAM hanya bisa 4.000-5.000 rupiah per kubik. Malah ada Rp2.000 di daerah sini.  Jadi tanpa upaya keras menjadikan air bersih kepada masyarakat maka justru  menimbulkan ketidakadilan. Orang kota yang mampu tetapi punya jaringan  air bersih membayar Rp.6000 tetapi  orang yang di pinggir kota yang tidak memiliki jaringan membayar  hingga Rp40 ribu," kata Wapres.

Untuk itu, menurut Wapres, pemerintah terus berupaya agar akses layanan air bersih dapat diterima oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

"Itu sebabnya mengapa pemerintah harus mensubsidi berapapun sehingga air minum itu sampai kepada  masyarakat yang tidak mampu dengan harga lebih murah dibandingkan orang yang tinggal di gedongan," kata Wapres.

Wapres menyebutkan akibat tidak adanya akses layanan air bersih terjadi ketidakadilan secara ekonomi dan kesehatan. Masyarakat miskin yang tak dapat mengakses air bersih harus membayar lebih mahal dibandingkan masyarakat yang mampu.

"Kedua adalah masalah kesehatan, tanpa air bersih akan menimbulkan banyak masalah kesehatan dan penyakit sehingga menimbulkan masalah jangka panjang untuk bangsa ke depannya," katanya.

Untuk itu, Wakil Presiden mengapresiasi dimulainya pembangunan SPAM Umbulan tersebut. SPAM Umbulan dapat melayani kebutuhan air minum 1,3 juta jiwa penduduk di lima kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Diharapkan dengan SPAM tersebut, maka menjadikan air bersih dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Wapres dalam kesempatan tersebut meminta agar SPAM Umbulan juga menjaga sumber-sumber mata air tetap terus mengalir sehingga debit air yang dihasilkan tidak berkurang atau malah habis.

Untuk itu, lahan konservasi untuk menangkap air harus dijaga kealamiannya jangan sampai berubah peruntukkan yang justru merugikan.

Menteri Koordinasi Perekonomian Darmin Nasution dalam kesempatan tersebut mengatakan, mengutip data Badan Pusat Statistik, layanan air bersih secara nasional dinikmati 71 persen. Sedangkan sekitar 29 persen masyarakat belum menikmati.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar seluruh masyarakat nantinya dapat menikmati layanan air bersih.

Menko mengapresiasi pembangunan SPAM Umbulan sebagai upaya pemerintah memberikan akses yang lebih luas ke masyarakat.

SPAM Umbulan yang berasal dari sumber mata air Umbulan direncanakan memiliki kapasitas sebesar 4.000 liter/ detik yang dapat melayani 310.000 sambungan rumah (SR) atau 1,3 juta orang di Provinsi Jatim.

Proyek pembangunan SPAM Umbulan menelan investasi lebih dari Rp2 triliun dan ditargetkan selesai pada 2019. Air minum tersebut akan dikelola oleh PDAB Provinsi Jawa Timur untuk disalurkan ke-5 kabupaten dan kota yaitu PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kota Sidoarjo dan PDAM Kota Gresik.(*)