Sidoarjo (Antara Jatim) - Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mendorong pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk memasarkan produk mereka.
"Saat ini tidak bisa dihindari lagi aktvitas semakin tinggi, dan berharap kondisi ini bisa dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk mereka," katanya di sela kegiatan bertajuk prospek penggunaan e-commerce untuk UMKM di Sidoarjo, Minggu.
Ia mengemukakan, pemanfaatan teknologi informasi ini memang diperlukan karena masyarakat membutuhkan kecepatan.
"Namun di sisi lain masih ada beberapa kendala yang tidak dihindari kalau tidak belanja dengan ketemu antara penjual dan pembeli. Salah satunya adalah masalah media, sistem. Karena ada komplain antara ukuran sebenarnya dengan gambar yang ada di dalam tampilan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya siap untuk memfasilitas para pelaku UMKM ini untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan akses perbankan seperti dengan Bank Indonesia.
"Bahkan Bank Indonesia saat ini sudah turun gunung karena bisa memberikan pendampingan seperti pendampingan untuk petani bawang merah dan bawang putih, selain itu juga pendampingan kepada sektor peternakan sapi di Tuban," ujarnya.
Sementara itu, Septriana Tangkary selaku Direktur pemberdayaan Informatika Kementerian Kominf pada kesempatan yang sama mengatakan, saat ini sekonomi kerakyatan terus dikembangkan di Indonesia.
"Jangan sampai para pelaku UMKM ini akan menjadi penonton di negeri sendiri. Padahal sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden Joko Widodo, para pelaku UMKM ini bisa kaya menjual produk Indonesia dan keluar negeri," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah siap memberikan domain dan juga hosting secara cuma-cuma kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan dan mengenalkan produk mereka.
"Dengan demikian, para pelaku UMKM ini memiliki nilai jual akan produk yang dipasarkan supaya lebih luas lagi. Karena kalau sebuah produk tersebut dikenal, maka pendapatan bisa mencapai dua kali lipat," katanya.
Ia menambahkan, yang menjadi kendala ini di antaranya adalah ketidaksiapan dari pelaku sendiri kalau mendapatkan pesanan yang cukup banyak dari konsumen.
"Namun demikian bisa disiasati dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat seperti memberikan pinjaman kepada para pelaku dengan bunga yang cukup rendah," ujarnya.(*)