Rakyat Nasional Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berangkat ke Jakarta
menemui Presiden Joko Widodo terkait kondisi peternakan ayam saat ini.
"Kami ingin bertemu Pak Jokowi. Kami besok ke Istana minta bantuan
menyelesaikan masalah ini," kata koordinator lapangan aksi, Sukarman
sebelum pemberangkatan rombongan dari Kecamatan Srengat, Kabupaten
Blitar, Rabu.
Ia mengaku para peternak saat sedang dalam kondisi jatuh. Bahkan,
tidak sedikit para peternak terpaksa menggadaikan barang berharga
mereka, seperti BPKB hingga sertifikat.
Ia dengan para peternak lain ingin bertemu Presiden Jokowi
langsung. Selama ini aksi-aksi yang dilakukan para peternak seakan belum
ada dampaknya sehingga peternak ingin datang langsung mengadu kepada
Presiden Jokowi.
Ia mengatakan sejumlah masalah akan disampaikan kepada Presiden,
misalnya terkait dengan lemahnya pengawasan di pasar. Selama ini, banyak
beredar telur breeding atau telur tetas yang dari sisi harga relatif
lebih murah.
"Kami minta Presiden agar telur breeding jangan sampai beredar di
pasar karena merusak harga telur. Kami minta agar harga jagung tidak
mahal dan barangnya ada," katanya.
Selain menyampaikan masalah itu, ia dengan rekan-rekan sesama
peternak lain meminta Presiden agar menyetop impor tepung telur dari
luar negeri dengan harapan pabrik roti membeli telur segar sebagai bahan
baku produknya.
Ia mengaku para peternak sudah kehabisan tenaga. Bahkan karena
harga bahan baku pakan yang cenderung naik terpaksa menjual ternak
ayamnya, padahal ternak itu belum masuk afkir.
Sebelum berangkat ke Jakarta, rombongan peternak orasi menyampaikan
aspirasinya. Mereka bahkan membawa telur segar dan sempat membuang
sejumlah telur ke jalan raya sebagai bentuk kekecewaan mereka. Setelah
itu mereka akhirnya masuk ke dalam bus menuju jakarta.
Peternak asal Blitar itu sebelumnya sudah beberapa kali unjuk rasa
sebagai bentuk protes karena harga telur jatuh. Namun, aksi mereka belum
membuahkan hasil. Harga telur masih belum stabil. Selama ini Kabupaten
Blitar dikenal sebagai produsen telur untuk memenuhi kebutuhan nasional.
(*)
