Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mendorong kalangan swasta dan pelaku usaha untuk turut peduli terhadap penataan lingkungan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Sri Hartoyo saat meninjau penataan perkampungan kumuh yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di kawasan pesisir Kenjeran, Surabaya, Selasa, mengatakan bahwa lingkungan layak huni merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan swasta.
"Tiga unsur itu, pemerintah, masyarakat dan swasta, sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan atau permukiman masyarakat yang layak huni," katanya.
Dia menjelaskan, peran pemerintah dalam penataan lingkungan layak huni adalah sebagai pendorong, yang harus digerakkan bersama masyarakat dan perlu didukung oleh pihak swasta atau pelaku usaha.
"Pemerintah yang menginisiasi, gerakannya harus bersama masyarakat karena yang menerima manfaatnya nanti adalah masyarakat. Ketiga harus ada kepedulian dari kalangan pelaku usaha atau swasta," tuturnya.
Hartoyo menambahkan, peran pihak swasta dalam penataan lingkungan layak huni adalah dalam rangka menggerakkan ekonomi rakyat atau dukungan dalam bentuk menciptakan lingkungan yang lebih asri dan menarik.
Hartoyo didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyempatkan meninjau penataan permukiman di pesisir Kenjeran itu usai mengikuti peringatan hari peduli sampah nasional, yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet kerja.
Hartoyo mengapresiasi Pemkot Surabaya yang telah melakukan penataan permukiman warga Kenjeran dengan mengecatnya berwarna-warni.
"Catnya di sini sudah warna-warni. Sehingga menarik masyarakat untuk menjadi lebih gak keras lagi. Warganya bisa lebih lunak dan lembut hatinya. Kalau kita menciptakan masyarakat yang lebih lembut hatinya. Kita akan lebih maju dan lebih baik baik lagi," ungkapnya.
Wali Kota Tri Rismahari mengatakan, tiga unsur pemerintah, masyarakat dan swasta memang dilibatkan dalam penataan permukiman di Kenjeran yang dulunya kumuh itu.
Dalam kesempatan itu, Hartoyo juga menyempatkan meninjau stasiun pompa air yang berlokasi tak jauh dari permukiman Kenjeran. Stasiun pompa ini berfungsi menyedot genangan ketika terjadi banjir di permukiman sekitarnya sehingga bisa cepat surut.
"Di sini ada peningkatan kualitas lingkungan. Antara genangan, sanitasi dan sampah, merupakan tiga serangkai yang menyebabkan lingkungan menjadi kumuh, tampaknya sudah diatasi oleh Bu Wali Kota," ucap Hartoyo.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR, lanjut Hartoyo, memang sedang berupaya mewujudkan 100 persen akses air minum yang bersih, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi layak. "Itu sasaran kita. Tiga hal tadi adalah tiga unsur utama yang bisa mendorong lingkungan layak huni," katanya. (*)
Video oleh: Hanif N
