Wabup Situbondo: Pembangunan "JLU" Dimulai Tahun ini

Situbondo (Antara Jatim) - Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi mengatakan proyek pembangunan jalan lingkar utara (JLU) untuk mengurangi kemacetan di tengah kota akan dimulai pada tahun ini (2017).

"Pada tahun pertama untuk sementara terlebih dahulu kami akan melakukan atau membangun pelebaran jalan di bagian barat dan timur (kanan-kiri) masing-masing sepanjang 200 meter dan selain itu juga ada pembangunan dua jembatan," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia, kendati ada pengetatan anggaran oleh Pemerintah Pusat tidak mengganggu rencana pembangunan mega proyek jalan lingkar utara atau JLU di Kota Santri itu.

Proyek pembangunan JLU senilai Rp267 miliar, katanya, akan dilakukan secara bertahap dan pada tahun ini mulai melakukan pelebaran jalan bagian depan sebelah barat dan bagian timur, yaitu di pertigaan jalan Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan dan perempatan jalan Desa/ Kecamatan Kapongan.

"Tidak ada kendala apapun pembangunan jalan lingkar utara sepanjang 20,54 kilometer. Dan jalan yang sudah ada kami hanya tinggal dilakukan pelebaran serta juga peningkatan kapasitas jalan," ujarnya.

Ia mengemukakan proyek pembangunan JLU sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat hanya menyepakati anggaran Rp500 juta per tahunnya melalui APBD tetapi Pemkab tetap komitmen dengan janjinya bahwa pembangunan JLU tidak akan membebani APBD.

"Pemerintah Kabupaten akan mencari terobosan anggaran lainnya baik lewat APBN ataupun APBD Provinsi Jawa Timur," kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Situbondo itu.

Pemerintah Kabupaten Situbondo membangun jalan lingkar guna mengurai kemacetan di dalam kota yang kini menjadi akses jalur pantai utara untuk kendaraan dari Pulau Jawa ke Bali dan sebaliknya.

Dan untuk merealisasikan pembangunan jalan lingkar, nantinya akan ada pertukaran kewenangan pada Pemerintah Pusat, yaitu jalan lingkar utara Situbondo menjadi jalan nasional sedangkan jalan nasional yang ada saat ini akan menjadi jalan kabupaten. (*)