Surabaya (Antara Jatim) - Kabupaten Banyuwangi meraih predikat terbaik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2016 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB) RI.
"Di Indonesia, hanya Banyuwangi yang meraih predikat A, yaitu terbaik dan tertinggi," ujar Menteri PAN-RB Asman Abnur di sela penyerahan hasil evaluasi SAKIP di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Selasa.
SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja "output" program pembangunan, kinerja "outcome" program, dan kinerja sasaran.
Ia berharap tahun depan ada perbaikan dari daerah lain yang memperoleh predikat serupa sehingga hasil evaluasi ini dapat direalisasikan di berbagai kabupaten/kota.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini semakin mendorong kinerja aparatur.
"SAKIP ini penting karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil 'one man show' kepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi dan bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, namun mengukur kinerja serta mengukur hasil program pembangunan," ucapnya.
Bupati dua periode itu bersyukur usaha bersama di Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan publik terus berjalan dengan baik dan kekurangan-kekurangan yang ada terus diperbaiki.
Kerja aparatur sipil negara, kata dia, jelas dan terukur, serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat.
"Berdasarkan perhitungan ini, kami berhasil hemat Rp213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100 persen program tetap berjalan. Jadi program kita sudah menganut asas 'money follow result' yang berorientasi ke manfaat program," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, pengukuran penilaian ini kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja, bukan hanya dari absensi.
Mantan anggota DPR RI tersebut mengakui ASN di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembatan kebijakan publik, mulai analisa masalah, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan.
"Intinya berubah bersama, semua dari kepala dinas sampai staf di level bawah dirangkul, kerja bareng-bareng. Ini yang akan menjaga keberlanjutan program di masa mendatang tanpa tergantung siapa bupatinya," tuturnya. (*)
Video oleh : Hanif N
Video oleh : Hanif N
