Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf akan segera mencari solusi mengenai kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan kepastian masa kontrak tenaga "outsourcing" yang yang semula diangkat oleh kabupaten/kota.
Ditemui usai rapat koordinasi pendidikan Jatim 2017 di Surabaya, Selasa (17/1) malam, Safiullah menegaskan, baik GTT maupun tenaga outsourcing harus segera diatasi. Untuk itu, dirinya meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur terus mencarikan solusi terbaik.
“Prinsipnya kita ingin mengakomodasi semua yang menjadi warisan kabupaten/kota. Nasib orang ini juga menyangkut pokok dari pelimpahan ini,” kata Gus Ipul.
Namun dirinya belum bisa memastikan apakah mereka (GTT dan outsourcing) akan dibayar melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau dari sumber yang lain.
“Kami belum bisa mengatakan akan dirumahkan atau akan segera diangkat. Yang jelas jangan sampai mereka tidak bekerja,” tutur dia.
Gus Ipul meminta dalam masa transisi ini masyarakat agar memahami situasi yang sedang terjadi. Problem pendidikan masih seputar guru dan kekuatan anggaran. Karena itu, masyarakat yang cukup secara ekonomi harus siap membayar dan yang tidak mampu wajib dibantu.
“Kita inginnya semua gratis. Tapi karena anggarannya tidak cukup jadi yang cukup harus bayar, yang tidak mampu wajib dibantu,” kata dia.
Dikatakan Gus Ipul, perlindungan terhadap siswa tidak mampu tidak terbatas dari sasaran yang program BKSM (Bantuan Siswa Miskin) yang hanya menyasar 52 ribu siswa.
“Kalau ternyata lebih dari 52 ribu ya tetap harus dibantu. Jangan sampai ada yang putus sekolah karena ekonomi. Sekolah harus tahu kondisi siswanya,” terang Gus Ipul.
Sementara menyikapi lemahnya anggaran yang dimiliki pemprov Jatim, Gus Ipul mengimbau sekolah agar melakukan perencanaan yang baik. Seluruh anggaran harus dibahas bersama komite. Dan yang terpenting, tidak boleh ada pungutan, kecuali sumbangan.
“Kepala sekolah fokus pada perencanaan. Jangan sampai karena satu orang yang tidak setuju dengan sumbangan akhirnya dilaporkan sebagai pungutan,” kata dia.
Lebih lanjut Gus Ipul juga menegaskan agar semua sekolah mengikuti Surat Edaran (SE) Gubernur dalam penetapan besaran SPP. Jika lebih dari itu maka termasuk dalam pungutan liar.
“Kalau sumbangan tidak masalah, selama tidak mengikat dan memaksa. Bahkan orang kaya pun kalau tidak mau nyumbang juga tidak boleh dipaksa,” kata dia. (*)
