Semarang (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah membuka diri terhadap usulan dan saran masyarakat terhadap pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Setiap usulan dan saran akan direspon dan ditindaklanjuti untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi," kata Mensos saat rapat koordinasi pengelolaan DTSEN tingkat Jawa Tengah di Semarang, Selasa.
Menurut dia, Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai saluran yang dapat dijangkau masyarakat untuk menyampaikan usulan maupun saran tentang data kependudukan itu.
Ia menuturkan DTSEN bersifat dinamis sehingga data yang dihimpun harus selalu dimutakhirkan.
"Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang pindah tempat, jadi data selalu berubah," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data dan membiasakan diri untuk memutakhirkan data.
Ia mencontohkan pencoretan 1,9 juta jiwa penduduk miskin yang dicoret sebagai penerima bantuan sosial.
"Banyak masyarakat yang protes. Kami membuka saluran untuk menerima sebanyak mungkin aspirasi masyarakat," tambahnya.
Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pemutakhiran data, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan operator profesional di tingkat desa untuk membantu memasukkan pembaruan data.
Saifullah mengapresiasi keluarga penerima manfaat yang menyatakan menolak menerima bantuan sosial karena merasa sudah memiliki kemandirian.
"Saya memberi hormat kepada yang berani menolak bantuan sosial. Saya senang kalau ada yang menolak, sehingga bisa dialihkan kepada yang membutuhkan," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen untuk menghapuskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam kategori kelompok rentan.
