Banyuwangi (AntaraJatim) - Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, terus berupaya memperluas akses kesehatan bagi warganya, terutama warga miskin dengan mewajibkan semua puskesmas berkeliling secara rutin untuk mencari warga yang butuh penanganan kesehatan.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Minggu, mengatakan warga miskin harus diurus oleh puskesmas bersama aparat desa.
"Selain wajib turun untuk memantau kesehatan warga, petugas puskesmas harus mencari warga miskin, juga warga nonproduktif yang mempunyai masalah kesehatan. Cek kesehatannya, dan rutin berikan makanan bergizi untuk mereka. Programnya bersinergi dengan Dinas Sosial. Ini sebagai upaya preventif," ujarnya.
Menurut Anas, upaya ini merupakan salah satu pemenuhan hak dasar setiap warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selama ini, masih ada warga miskin yang belum mendapat informasi mengenai layanan kesehatan.
"Bukan karena mahal mereka tidak bisa mengakses, karena kami sendiri telah menyiapkan anggaran kesehatan bagi mereka. Namun, masalahnya lebih pada akses yang terbatas, seperti tidak ada transportasi dan minimnya informasi. Nah saya instruksikan puskesmas untuk turun," ujar Anas.
Anas memaparkan kunci pelayanan kesehatan warga miskin adalah konsolidasi dan koordinasi antara pengurus RT/RW, aparat desa, dan Dinas Kesehatan dalam hal ini puskesmas. Mengingat data kesehatan bersifat dinamis, maka perlu koordinasi yang solid.
"Di data Dinas Kesehatan, misalnya Bapak A yang termasuk miskin ini sehat, tapi ternyata sebulan kemudian sakit, itu harus terus dipantau. Kuncinya dikoordinasi, juga kepedulian mulai dari RT/RW. Toh biaya kesehatan juga sudah disediakan, ada penerima bantuan iuran BPJS. Kalau pun misalnya belum terdata, ada dana jaminan kesehatan dari APBD. Begitu tahu ada yang sakit, lapor dan pasti ditangani," tutur Anas..
Ke depan, kata Anas, puskesmas tidak hanya memberikan layanan berobat, namun mulai menyediakan klinik konsultasi sehingga warga yang ke puskesmas bisa langsung konsultasi dengan tenaga kesehatan.
"Puskesmas juga harus berkampanye jajanan sehat. Pemakaian bahan berbahaya jadi PR bagi kita, penjaja makanan harus diingatkan," imbuh Anas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Widji Lestariono mengatakan pembangunan kesehatan Banyuwangi diprioritaskan pada upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi warga miskin. Salah satunya lewat program layanan kunjungan ke rumah warga dari puskesmas.
"Pemkab Banyuwangi juga telah memiliki program penanganan kemiskinan yang lebih dikenal dengan UGD Kemiskinan. Di dalamnya ada penanganan masalah kesehatan. Ini akan lebih kami kembangkan. Tidak hanya menangani warga yang sakit saja. Namun orang sepuh juga harus diperhatikan dan dipantau rutin hidupnya. Tahun ini dimulai secara bertahap pemberian makanan bergizi gratis yang akan langsung diantar ke rumah warga miskin usia nonproduktif," ujarnya. (*)
Banyuwangi Fokus Perluas Akses Kesehatan Warga Miskin
Minggu, 8 Januari 2017 14:57 WIB
Pemkab Banyuwangi juga telah memiliki program penanganan kemiskinan yang lebih dikenal dengan UGD Kemiskinan. Di dalamnya ada penanganan masalah kesehatan. Ini akan lebih kami kembangkan. Tidak hanya menangani warga yang sakit saja.