Jember (Antarajatim) - Target pengadaan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub-Divisi Regional (Subdivre) XI Jember menurun dari 75.000 ton pada tahun 2016 menjadi 70.000 ton pada tahun 2017, sehingga turun 5.000 ton.
"Tahun ini target pengadaan atau prognosa beras yang ditentukan oleh Bulog pusat turun, namun kami tidak tahu alasan penurunan tersebut," kata Kepala Bulog Sub Divre XI Jember Khozin di Jember, Rabu.
Menurut dia, target pengadaan beras "public service obligation" (PSO) tahun 2017 sebanyak 70.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program beras untuk masyarakat pra-sejahtera (rastra), sedangkan untuk pembelian beras premium sebanyak 2.950 ton.
"Saya tidak tahu pertimbangan apa tentang penurunan target beras dari Bulog pusat. Apakah karena realisasi kami yang tidak sampai 100 persen atau ada faktor yang lain," tuturnya.
Ia menjelaskan realisasi serapan gabah dan beras tahun 2016 sebanyak 55.000 ton atau setara 73 persen dari target pengadaan Bulog Jember sebesar 75.000 ton, namun pihaknya sudah optimal dalam melakukan penyerapan gabah atau beras petani.
"Serapan beras pada tahun ini lebih tinggi persentasenya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya karena sejak tahun 2013 hingga 2015, realisasi pengadaan hanya sekitar 50 persen sampai 60 persen dari target yang ditentukan," katanya.
Khozin mengatakan pihak Bulog Sub Divre XI Jember segera melakukan pengadaan beras pada Februari 2017 karena masa panen Kabupaten Jember diprediksi pada Maret 2017, sehingga petugas akan turun ke sawah untuk menyerap gabah atau beras petani di areal pertanian.
"Kami akan segera turun ke lapangan untuk membeli gabah atau beras petani, sehingga realisasi atau serapan pengadaan beras bisa maksimal pada tahun 2017," ujarnya.
Pedoman yang digunakan Bulog Jember untuk membeli gabah atau beras petani masih tetap mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 yakni gabah kering sawah (GKS) sebesar Rp3.700 per kilogram, gabah kering giling (GKG) Rp4.650 per kilogram dan beras Rp7.300 per kilogram.
"Sebelum ada Inpres baru tentang harga pembelian pemerintah, maka kami tetap gunakan Inpres yang lama untuk membeli gabah atau beras milik petani atau gabungan kelompok tani di Jember," katanya menambahkan.
Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan realisasi serapan beras Bulog Jember tidak akan pernah bisa mencapai 100 persen sesuai dengan target yang dicanangkan karena harga pembelian pemerintah (HPP) sudah tidak relevan,
"Petugas Bulog akan selalu kesulitan untuk menyerap gabah dan beras petani karena HPP sudah tidak relevan dengan kondisi pasar, sehingga pemerintah perlu meninjau HPP setiap tahun dan menyesuaikan dengan kondisi pasar ," katanya.(*)
