Malang, (Antara Jatim) - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengemukakan tantangan terbesar Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian pada 2017 adalah tenaga kerja.
"Sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terutama dalam hal tenaga kerja. Selain jumlahnya yang terus bertambah, tenaga kerja yang bersertifikasi masih sangat minim, yakni tidak lebih dari 5 persen," kata Aviliani dalam acara "Outlook Ekonomi 2017" yang digelar Bank Indonesia (BI) Malang, Jawa Timur, Jumat.
Menurut dia, sertifikasi bagi tenaga kerja itu harus dikejar dan harus segera diraih, sebab kalau tidak tenaga kerja asing akan terus membanjiri negeri ini. Pemerintah juga harus memberlakukan aturan yang sama, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia juga harus bersertifikasi dan bisa berbahasa Indonesia.
Ia mencontohkan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia banyak yang membawa tenaga kerja dari negara asalnya. Namun, bukan berarti mereka bebas tanpa dikenakan aturan yang berlaku. "Mereka juga harus punya sertifiaksi sesuai keahlian masing-masing," urainya.
Selain masalah sertifikasi, lanjutnya, jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun terus bertambah dan pertumbuhannya cukup tinggi. Dalam satu tahun angkatan kerja yang lulus sekolah maupun kuliah rata-rata mencapai 2,5 juta dan yang terserap pasar kerja hanya sekitar 800 ribu, sehingga setiap tahun ada pengangguran baru sekitar 1,7 juta jiwa.
"Pengangguran yang terus bertambah setiap tahun ini merupakan pengangguran terdidik. Kalau kondisi ini terjadi terus menerus, angka ketimpangan (kesenjangan) akan semakin tinggi," katanya.
Aviliani mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,1 persen akan terwujud jika pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja dan angka inflasi bisa ditekan lebih rendah. Untuk merealisasikan inflasi rendah, setiap daerah harus mengupayakan stabilisasi harga berbagai komoditas.
Sementara itu Ekonom Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Chandra Fajri Ananda menagtakan proyeksi sektor perdagangan di Jatim 2017 masih didomiansi oleh komoditas primer. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi dengan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
"Posisi Jatim sebagai pusat perdagangan grosir di Kawasan timur Indonesia (KTI) harus dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata secara beriringan," katanya.
Hanya saja, ujar Chandra, yang menjadi persoalan adalah transportasi. Moda transportasi massal perlu direhabilitasi, termasuk pengembangannya agar bisa mengurai kemacetan. "Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk merehabilitasi transportasi massal ini agar tingkat pelayanannya semakin membaik," paparnya.(*)
