Surabaya (Antara JAtim) - Sebanyak 17 perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan studi banding ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya terkait pengelolaan data pelaporan dan penanganan masalah kekerasan terhadap anak, Rabu.
"17 perwakilan lembaga terdiri dari 17 Kabupaten dan Kota di Indonesia timur," kata Kepala Bagian Data Biro Perencanaan dan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Didiek Santoso.
Didiek mengatakan Kementrian PPPA mengajak 34 Provinsi untuk pelatihan aplikasi catatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak secara nasional, Namun pihaknya membagi menjadi dua; Indonesia Timur dan Barat.
Didiek menjelaskan, Kementerian PPPA memiliki program "3 end" yaitu akhiri kekerasan perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan.
"Membangun data yang benar dengan jejaring di Provinsi, kabupaten dan kota dengan melibatkan PPA, LPA, dan P2TP2A. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Karena selama ini kekerasan di daerah masih manual," katanya.
Usai melakukan diskusi dengan tim PPA, rombongan dari kementerian juga diajak melihat kondisi tahanan perempuan.
Di dampingi AKP Ruth Yeni Kanit PPA Polrestabes Surabaya, para peserta berinteraksi langsung dengan tahanan perempuan dengan berbagai masalah kriminal.
Sementara itu, AKP Ruth Yeni saat menjelaskan pada peserta jika penanganan kekerasan perempuan dan anak di Surabaya bisa cepat tertangani karena kerjasama dengan unsur lain yang sudah tertata.
"Kerjasama dengan Bapemas Pemkot Surabaya maupun Lembaga lain sudah terjaga dalam menindaklanjuti laporan dan penanganan masalah perempuan dan anak," katanya.
Kementerian PPPA Studi Banding ke Polretabes Surabaya
Rabu, 7 September 2016 21:19 WIB
"Membangun data yang benar dengan jejaring di Provinsi, kabupaten dan kota dengan melibatkan PPA, LPA, dan P2TP2A. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Karena selama ini kekerasan di daerah masih manual," katanya.