Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyarankan keterlibatan banser pada pelaksanaan Mahasabha oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebagai bentuk kerukunan umat beragama yang rencananya digelar di Surabaya, 21-24 Oktober 2016.
"Akan sangat bagus jika melibatkan ormas keagamaan lainnya sehingga menunjukkan kita solid, kompak dan rukun, semisal banser," ujarnya usai menerima kunjungan PHDI Pusat di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Senin.
Mahasabha merupakan istilah untuk forum musyawarah nasional masyarakat Hindu dalam hal ini PHDI untuk menentukan kepengurusan periode 2016-2021.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, pelaksanaan Mahasabha ini sebagai bentuk kerukunan karena merupakan peristiwa sangat penting sebagai simbol kebersamaan umat beragama.
"Kita harus menunjukkan kekompakan sebagai umat beragama sekaligus menggambarkan pada khalayak luas bahwa kondisi di Jatim sangat kondusif dan tidak kalah oleh teror-teror dalam bentuk apapun," ucapnya.
Karena itulah orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut meminta agar dalam pelaksanaannya PHDI menggandeng ormas keagamaan lainnya sebagai bentuk dukungan demi kesuksesan acara.
"Saya juga menyarankan untuk mengedepankan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mencari solusi dari setiap permasalahan sehingga menghindari konflik keagamaan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma mengatakan kunjungannya kali ini untuk meminta restu dan dukungan kepada Gubernur Jatim pada pelaksanaan Mahasabha tingkat nasional.
"Mahasabha rencananya dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri oleh Parisada seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sekitar seribuan orang," katanya.
Selain memilih kepengurusan PHDI periode selanjutnya, pada arena sama juga dirumuskan program kerja untuk lima tahun ke depan.
Turut mendampingi Gubernur dalam menerima kunjungan ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim I Made Sukartha, Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat Shofwan, dan Kepala Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim Bawon Adhiyitoni. (*)
