Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masih tertutup soal adanya dana idle senilai Rp1,39 triliun yang hingga kini masih mengendap di rekening daerah dan belum tersalurkan per Juni 2016.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Kediri Haris Setiawan mengaku belum mengetahui langsung soal teguran Presiden Joko Widodo terkait dengan adanya dana idle tersebut.
"Kami belum tahu, saya juga minta waktu konfirmasi dulu," katanya saat dikonfirmasi terkait dengan adanya dana idle tersebut, Kamis.
Ia mengaku, Bupati belum memerintahkan untuk rapat khusus terkait dengan adanya teguran dari Presiden soal dana idle senilai Rp1,39 triliun tersebut. Selain Bupati yang masih rapat ke Jakarta, pejabat lain juga ikut, misalnya sekretaris daerah serta pimpinan DPR.
"Kalau Bupati rapat ke Jakarta, tapi kami tidak tahu materinya," katanya.
Presiden Joko Widodo menegur kepala daerah yang ketahuan masih memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap dalam jumlah besar (idle). Jumlah dana itu diketahui cukup besar, hingga Rp.214 triliun dan belum tersalurkan hingga Juni 2016.
Presiden pun mengingatkan terkait dengan adanya dana tersebut, sebab keterlambatan realisasi pencairan anggaran secara angka juga cukup besar. Ia mengingatkan agar proses pencairan harus secepatnya dilakukan dan kepala daerah harus hati-hati.
Menurut Presiden, anggaran yang mengendap dapat menghambat pembangunan daerah, terutama bagi daerah yang kekuatan bisnisnya tidak ditunjang oleh sektor swasta. Bahkan, Jokowi juga mengancam Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak akan menerima dana tunai jika tidak segera memakai anggaran.
Beberapa daerah yang diketahui dana idle cukup besar itu, untuk provinsi ada 10, seperti Provinsi DKI Jakarta masih ada Rp13,9 triliun, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan Rp8,034 triliun. Disusul Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua (Rp2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp1,57 triliun), Banten (Rp1,52 triliun), Bali (Rp1,4 triliun), dan Aceh (Rp1,4 triliun).
Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Jokowi menyebut Bogor menyimpan dana sebesar Rp1,9 triliun, Badung (Rp1,6 triliun), Bandung (Rp1,6 triliun), Bekasi (Rp1,5 triliun), Tanah Laut (Rp1,3 triliun), Kediri (Rp1,39 triliun), Berau (Rp1,37 triliun), dan Nias (Rp1,31 triliun).
Untuk tingkat kota ada Medan sebesar Rp2,27 triliun, Surabaya (Rp1,85 triliun), Tangerang (Rp1,36 triliun), Cimahi (Rp1,52 triliun), Depok (Rp1,31 triliun), Magelang (Rp1,1 triliun), Tangerang Selatan (Rp1,03 triliun), Serang (Rp948 miliar), dan Mojokerto (Rp917 miliar). (*)
