Malang (Antara Jatim) - Untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) anggota Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Malang, mengajukan enam tuntutan kepada pemerintahan Joko Widoso-Jusuf Kalla melalui unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Jumat.
Selain mengajukan enam tuntutan yang disampaikan dalam selebaran, belasan mahasiswa tersebut juga berorasi secara bergantian dan membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan yang intinya meminta pemerintahan Jokowi-JK agar Indonesia keluar dari kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN yang diberlakukan pada awal tahun ini.
Keenam tuntutan mahasiswa EK-LMND itu adalah Indonesia keluar dari kesepakatan MEA, stop liberalisasi dan komersialisasi di bidang pendidikan, stop intervensi aparat terhadap masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan secara leluasa, copot aparatur negara yang tidak paham makna Pancasila dan UUD 1945, usut tuntas kasus pelanggaran HAM, serta Darurat Agraria, stop perebutan lahan rakyat.
Humas EK-LMND Kota Malang Naris Lopez mengemukakan setelah pasar bebas ASEAN berlangsung beberapa waktu, nyatanya tidak banyak memberikan dampak positif terhadap perdagangan di Indonesia. Bahkan, dari hasil kajian dan evaluasi, pemerintah belum bisa memanfaatkan momentum pasar bebas sebagai penggerak ekonomi mikro dan kecil.
"Pemasaran yang bisa menembus pasar luar negeri sejak MEA berlangsung hanya industri menengah dan besar, sehingga kehadiran pasar bebas justru memangkas pemsasukan dari sisi cukai karena produk-produk dari negara ASEAN lainnya bisa masuk dengan lebih mudah," paparnya.
Menurut dia, tidak banyak peningkatan kuantitas ekspor Indonesia dari kesepakatan MEA yang telah diberlakukan sejak Januari lalu. Namun, untuk kondisi di Kota Malang, ia mengaku tak tahu pasti. "Saya belum menghimpun data terkait kondisi di Kota Malang. Yang saya sampaikan adalah kondisi rata-rata di negeri ini," ucapnya.
Selain EK-LMND, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Malang, juga menggelar aksi yang sama di Jalan Veteran Kota Malang, untuk memperingati Harkitnas. Mereka menuntut pendidikan di kota itu dibenahi karena fasilitas dan akses masih sangat kurang.
"Salah satu yang perlu dibenahi adalah pengadaan bangku dan fasilitas gedung sekolah, padahal anggaran untuk pos Dinas Pendidikan (Disdik) tidak sedikit. Kami juga minta Kementerian Pendidikan mengawasi lembaga pendidikan, karena sangat rawan terhadap tindak korupsi," ujar salah seorang orator.
Kurangnya pengawasan itu, lanjutnya, sering digunakan untuk pungutan liar, sehingga memicu terjadinya korupsi dan merugikan masyarakat luas. "Perketat pengawasan terhadap dunia pendidikan agar tidak sampai terjadi pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku," katanya.(*)
