Sumenep (Antara Jatim) - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep menyatakan jumlah kunjungan wisatawan ke tiga lokasi wisata di kabupaten tersebut selama 2015 meningkat dibanding 2014.
"Ada banyak daya tarik wisata di Sumenep yang dikunjungi wisatawan. Namun, hanya tiga lokasi wisata yang secara resmi dikelola oleh pemerintah daerah dan jumlah kunjungan wisatawannya selama 2015 meningkat dibanding 2014," kata Kepala Disbudparpora Sumenep, Sufiyanto di Sumenep, Jawa Timur, Rabu.
Tiga lokasi wisata yang dikelola secara resmi oleh Pemkab Sumenep adalah Museum dan Keraton Sumenep di Kecamatan Kota, Pantai Lombang di Batang Batang, dan Pantai Slopeng di Dasuk.
Sesuai data di Disbudparpora Sumenep, jumlah pengunjung Museum dan Keraton Sumenep selama 2014 sebanyak 90 wisatawan mancanegara dan 32.406 wisatawan nusantara.
Pantai Lombang dikunjungi 95 wisatawan mancanegara dan 31.536 wisatawan nusantara dan Pantai Slopeng sebanyak 53 wisatawan mancanegara dan 22.416 wisatawan nusantara.
Sementara selama 2015, Museum dan Keraton Sumenep dikunjungi oleh 165 wisatawan mancanegara dan 43.603 wisatawan nusantara.
"Untuk Pantai Lombang dikunjungi 131 wisatawan mancanegara dan 62.494 wisatawan nusantara. Sementara Pantai Slopeng sebanyak 40 wisatawan mancanegara dan 37.795 wisatawan nusantara," kata Sufiyanto.
Ia menjelaskan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke tiga lokasi wisata yang dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah itu merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi jajarannya.
"Kami tetap harus bekerja keras untuk mengelola dan mengembangkan tiga lokasi wisata tersebut supaya benar-benar menjadi daya tarik wisata yang menjadi prioritas guna dikunjungi para wisatawan," ucapnya.
Sufiyanto juga mengemukakan, pada tahun ini, pihaknya akan mengembangkan sejumlah potensi wisata lainnya di Sumenep, di antaranya Pantai Pulau Gililabak di Talango.
"Sesuai hasil evaluasi kami, jumlah wisatawan ke Pantai Pulau Gililabak semakin banyak sejak 2014. Namun, untuk sementara, potensi wisata tersebut belum dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah," katanya. (*)
