Jember, (Antara Jatim) - Satker Perum Bulog Sub-Divre XI Jember, Jawa Timur, turun langsung ke sawah petani yang sudah panen untuk membeli gabah atau beras sesuai harga pokok pembelian pemerintah.
"Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Jember untuk memantau daerah mana saja yang panen, sehingga satuan kerja (satker) Bulog langsung mendatangi petani yang panen tersebut untuk membeli gabah atau beras mereka," kata Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XI Jember Rahmawati di Jember, Minggu.
Apabila harga yang ditawarkan satker Bulog dapat diterima petani yakni sesuai HPP, maka pihak Bulog Jember langsung membeli gabah petani atau gabungan kelompok tani yang bersangkutan.
"HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp3.700 per kilogram, HPP gabah kering giling (GKG) sebesar Rp6.650 per kilogram, dan HPP beras Rp7.300 per kilogram," katanya.
Menurut dia, pihaknya turun ke lapangan secara intensif untuk mengoptimalkan penyerapan beras atau gabah dari petani karena Bulog Jember menargetkan pengadaan beras tahun ini sebesar 75.000 ton.
"Setiap ada panen, kita selalu turun ke lapangan. Hal itu akan memudahkan petani menjual gabah atau berasnya ke Bulog. Panen raya di Jember diperkirakan awal Maret hingga awal April 2016," ujarnya, menambahkan.
Penyerapan beras dan gabah petani di Perum Bulog Sub-Divre XI Jember hingga akhir Maret 2016 masih rendah yakni sebesar 730 ton setara beras atau 0,67 persen dari target pengadaan beras sebesar 75.000 ton.
"Mudah-mudahan target sebesar 750.000 ton beras bisa terealisasi dan saya optimistis bisa terpenuhi," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Jember Hari Wijayadi mengatakan target produksi padi di Jember sebesar 1.030.000 ton beras dan target tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1 juta ton beras.
"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk menggenjot produksi padi petani, sehingga target tersebut bisa tercapai," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, penetapan lahan abadi pertanian di dalam Perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) akan melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir di Jember.(*)
