Sekretaris Paguyuban PKL Bangkit Sejahtera Buduran Suharjo, Kamis, mengatakan, para PKL yang ada di lokasi ini menolak rencana relokasi yang akan dilakukan oleh PT KAI mengingat lahan yang mereka gunakan ini sudah ditempati selama bertahun-tahun.
"Sejak tahun 2006 kami menempati lahan ini, dan setiap tahunnya kami membayar sewa kepada PT KAI senilai Rp95 juta rupiah untuk sewa selama dua tahun," katanya saat melakukan orasi di salah satu stand mereka.
Namun, kata dia, sejak tahun 2013 itu pihaknya tidak mendapatkan informasi terkait dengan pembayaran sewa kepada PT KAI dan kemudian di tahun 2015 kami mendapatkan informasi kalau tempat tersebut akan digusur.
"Yang kami sesalkan adalah tidak adanya iktikad baik dari PT KAI yang bertindak semena-mena terhadap pedagang yang ada di wilayah ini," katanya.
Bahkan, pihaknya juga sempat mendengar informasi kalau wilayah tersebut akan digunakan oleh pihak ketiga yang belum jelas peruntukannya untuk apa.
"Kondisi ini jelas merugikan para PKL yang sudah bertahun-tahun menempati lokasi ini. Kami meminta kepada PT KAI melakukan pertemuan dengan PKL dan jangan hanya memutus sepihak seperti sekarang ini," katanya.
Untuk menjamin kenginan para PKL ini, kata dia, pihaknya dalam waktu dekat ini akan bertemu dan melakukan dialog dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk mengadukan nasib mereka.
"Kami akan mengadu ke DPRD terkait dengan nasib kami supaya DPRD bisa membantu mencarikan jalan tengah kepada para PKL yang ada di Buduran ini," katanya.
Ia mengatakan, saat ini di lokasi tersebut terdapat sebanyak 56 stand dengan pemilik sekitar 38 orang pedang. Mereka menggunakan lahan milik PT KAI tersebut untuk berjualan dagangan mereka seperti makanan, perlengkapan telepon genggam dan juga bengkel.
"Intinya, kalau PT KAI berencana melakukan relokasi hendaknya berunding terlebih dahulu kepada PKL yang sudah menempati lokasi ini. Dan perlu diingat, dulunya lokasi ini merupakan lahan kosong dan kami harus membangun sendiri stand milik kami dengan dana pribadi. Tapi mengapa setelah ada kegiatan ekonomi, terus kami diusir," katanya.
Sementara itu, Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Suprapto mengatakan memang ada rencana terkait dengan pemindahan PKL tersebut.
"Namun sebelum dipindahkan kami akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu," katanya. (*)
