Surabaya (Antara Jatim) - Ketua Badan Legislasi DPR RI DR H Sareh Wiyono SH MH menyatakan besarnya alokasi Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa sangat rawan diselewengkan oleh pihak Kepala Desa atau Pemerintah Daerah.
"Hal itu harus diwaspadai sejak dini dengan memberikan pemahaman secara mendalam dengan pelatihan-pelatihan maupun pengawalan secara langsung oleh Pemerintah Pusat yang melibatkan berbagai pihak," katanya dalam keterangan pers yang diterima Antara di Surabaya, Sabtu.
Anggota Komisi II dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jatim itu mengemukakan hal itu terkait hasil Kunjungan Kerja Perorangan dalam masa reses tahun sidang II 2015-2016 di Nganjuk, Madiun, Mojokerto dan Jombang, 23 Desember - 31 Desember 2015.
"Dalam kunjungan dan dialog terbuka dengan elemen masyarakat pada 15 lokasi di Dapil VIII Jatim itu, saya menyerap, menampung, dan menghimpun aspirasi serta pengaduan masyarakat terkait pertanian, pendidikan, pembangunan, dan ekonomi," katanya.
Hasil, dalam permasalahan pembangunan, pihaknya menilai perlunya pelatihan maupun pengawalan Dana Desa secara langsung oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu, pihaknya juga menemukan banyak akses jalan antardesa atau kecamatan yang tidak memiliki PJU (Penerangan Jalan Umum) sehingga kalau malam maka kondisi jalan antardesa sangat gelap, sehingga rawan kejahatan dan perampokan.
Untuk permasalahan pertanian, irigasi beberapa tempat di Nganjuk tidak sama, sehingga ada daerah yang irigasinya cukup seperti daerah Tanjunganom, Bagor dan lain-lain.
Namun, ada daerah yang irigasi kurang bahkan terdapat masuk kategori kering seperti Jatikalen, Patihanrowo, Lengkong dan lain-lain.
"Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil serta berpengaruh terhadap IP (Indek Pertanaman) di masing-masing daerah, karena itu pertanian perlu digarap serius," katanya.
Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga padi, jagung dan kedelai, ia mengatakan perlu kebijakan stabilisasi harga agar tidak merugikan petani penggarap.
"Itu karena saat panen, harga-harga tersebut turun dan mempengaruhi besarnya keuntungan, bahkan dapat juga menimbulkan kerugian, tetapi pada saat tidak panen harga terjadi kelonjakan atau naik," katanya.
Selain itu, keberadaan alsintan yang masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhaan petani juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan dan pemanenan.
Untuk permasalahan Pemerataan Akses Pendidikan, ia menemukan pendidikan untuk tingkat SMA di Kecamatan Baron dan Kecamatan Sawahan di Nganjuk belum ada, sehingga anak-anak lulusan SMP/MTs sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
"Akibatnya, banyak anak yang putus sekolah karena jarak untuk pendidikan ke SMA/SMK lokasinya jauh dari wilayah Kecamatan Baron," katanya.
Untuk permasalahan Ekonomi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu mengatakan pedagang-pedagang kecil masih banyak yang tercekik oleh utang "Bank Titil" yang memberikan modal dengan bunga yang sangat tinggi.
"Pada satu sisi, pedagang kecil sangat membutuhkan modal untuk usaha dengan sistem yang sangat mudah dan tidak berbelit, bahkan tanpa memakai agunan, namun di sisi lain pedagang dihadapkan dengan akses modal dengan bunga tinggi," katanya.
Selain itu, pihaknya menemukan koperasi desa yang hanya formalitas, karena pendiriannya untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah maupun dari sponsor.
"Walhasil, harapan masyarakat agar koperasi menjadi soko guru ekonomi masyarakat di desa hanya isapan jempol belaka, karena itu perlu pelatihan dan pendampingan," katanya. (*)
