Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan pihaknya tak mengajukan permintaan konsesi pertambangan atau izin mengelola pertambangan kepada pemerintah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu, Ulil menyampaikan konsesi tambang tersebut merupakan inisiatif pemerintah.
"Mungkin perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas sebetulnya bukan merupakan pihak yang mengajukan permintaan ini pada awalnya. Konsesi pertambangan ini yang kemudian diberikan kepada Nahdlatul Ulama merupakan inisiatif dari pihak pemerintah," ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur Jatim tanggapi soal usulan dana ZIS untuk program MBG
Inisiatif pemerintah itu pun, kata Ulil, disambut baik oleh NU. Menurutnya, NU memandang hal tersebut merupakan suatu kemauan politik atau niat yang baik.
"Jadi ini kami anggap sebagai good will atau niat baik dan insya Allah ini niat baik yang pahalanya banyak dari pihak pemerintah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Ulil.
Berikutnya Ulil menyampaikan kebijakan pemerintah terkait konsesi tambang untuk ormas itu tentu saja memicu kontroversi. Tapi bagi NU, kata dia, kontroversi itu merupakan hal yang sehat.
"Bagi saya, kontroversi semacam ini adalah kontroversi yang sehat karena menguji argumen masing-masing pihak di dalam isu yang sangat penting ini," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf telah menyampaikan pihaknya akan memastikan memenuhi standar pengelolaan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan seiring dengan telah diperoleh izin tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
"Insya Allah semua standar pengelolaan dampak lingkungan dari penambangan itu akan dipenuhi oleh NU nantinya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah," ujar dia.
Yahya mengatakan pemberian konsesi tambang kepada PBNU merupakan agenda pemerintah. Ia juga menegaskan semua hal terkait dengan desain pengelolaan tambang ini dipandu oleh pemerintah. PBNU bukan perusahaan bisnis sehingga hanya akan mengikuti panduan dan aturan pemerintah.
