Tulungagung (Antara Jatim) - Layanan kegawatdaruratan terpadu RSUD dr Iskak Tulungagung, Jawa Timur mendapat apresiasi Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek dengan penetapan sebagai proyek percontohan di bidang "public safety center" tingkat nasional.
Datang didampingi sejumlah pejabat direktorat jendral kemenkes yang lain, Dinkes Jatim, serta jajaran forum pimpinan daerah di Tulungagung, Jumat, Menkes Nina Moeloek sempat terkesima saat tim Tulungagung Emergency Medical service (TEMS) memeragakan penanganan kedaruratan secara cepat dan padu dengan lintas instansi lain, hanya dalam tempo kurang dari 15 menit.
"Program ini sangat bagus karena baru pertama di Indonesia dan ini bisa menjadi percontohan nasional bagi daerah-daerah lain," kata Nila F. Moeloek mengomentari layanan "public safety center" (PSC) yang dikelola pemerintah daerah Tulungagung.
Satu hal yang diapresiasi Menkes adalah sinergitas kelembagaan dalam proses pelayanan kegawatdaruratan berbasis teknologi informasi tinggi (a high tecnology information) yang melibatkan tim RSUD, kepolisian, BPBD, PMK, serta beberapa instansi lain.
"Kami belum bisa memastikan kapan program sejenis akan diterapkan di level nasional. Tapi untuk menuju ke sana, tentu semua itu menunggu kesiapan daerah-daerah untuk menyelenggarakan program PSC yang terintegrasi baik lintaskelembagaan sebagaimana sudah berjalan baik di Tulungagung ini," ujarnya.
Menkes mengakui jika program panggilan gawat darurat bernomor 320119 ini baru ada di Kabupaten Tulungagung dan mengalahkan layanan kesehatan di rumah sakit Jakarta sekalipun.
"Dengan sekali pencet telepon, petugas kepolisian, pemadam kebakaran, hingga ambulan bisa langsung bergerak ke rumah warga sasaran kegawatdaruratan dalam tempo sangat-sangat cepat. Ini mirip layanan kegawatdaruratan di negara-negara maju," katanya
Menurut Menkes, pemerintah pusat saat ini tengah menggagas layanan penanganan gawat darurat terpadu melalui sambungan telepon 119.
Namun program berjuluk "national command center" yang melibatkan banyak perangkat keselamatan ini rencananya baru akan terealisasi tahun 2019 mendatang.
Saat ini Kementerian Kesehatan masih berupaya mendorong pembentukan public safety center (PSC) di setiap daerah otonomi untuk meminimalisir risiko keselamatan masyarakat.
Di Tulungagung, program panggilan gawat darurat atau Tulungagung Emergency Medical Service (TEMS) berlaku di nomor (0355) 320-119 tersevut sudah berjalan sejak November 2015.
Dengan sekali telepon, peterang Direktur RSUd dr Iskak, dr Supriyanto, tugas operator di call center RSUD dr. Iskak akan mengetahui situasi gawat dan posisi penelepon.
Selanjutnya laporan itu akan diarahkan kepada organ yang sesuai, apakah kepolisian, pemadam kebakaran, penangulangan bencana, atau petugas medis.
Menariknya, nomor ini juga bisa menjadi saluran tele-medicine atau panduan penanganan melalui telepon, dimana tim medis memandu warga untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan medis maupun nonmedis.
Misalnya saja jika terjadi anak sakit panas di malam hari, petugas medis akan memberikan panduan penanganan darurat yang bisa dilakukan orang tua di rumah, baik dengan mengompres atau memberikan obat-obatan yang tersedia di rumah.
Jika kondisinya mengkhawatirkan petugas akan mengirimkan ambulan dan tenaga medis untuk mengevakuasi ke rumah sakit.
Tak hanya pada situasi medis, layanan telepon darurat ini juga mengatasi ancaman keamanan dan bencana.
Petugas operator akan mengirimkan polisi atau pemadam kebakaran ke lokasi penelepon yang diketahui lewat koordinat satelit.
"Kami akan menjadikan rumah sakit ini sebagai percontohan di Indonesia," kata Nina.
Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan program TEMS ini digagas sejak dua tahun lalu bersama Direktur RSUD dr. Iskak, dr Supriyanto,S.Pb dengan pertimbangan memberikan layanan kesehatan murah namun berkualitas, sehingga bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.
"Program ini bermula dari keinginan saya sebagai bupati bersama wakil bupati Maryoto untuk meyediakan layanan murah tapi berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Lalu saya diskusikan dengan direktur RSUD sehingga muncullah konsep TEMS yang ternyata bersinergi dengan program kepolisian saat itu dengan command center mereka," papar Syahri.
Pertimbangan lain, lanjut dia, selain tingginya angka kecelakaan serta gangguan keamanan dan bencana di Tulungagung menjadi salah satu faktor dirumuskannya layanan gawat darurat secara cepat.
Menurut Syahri, daerah yang dipimpinnya ini 75 persen berada di kawasan perbukitan dan berhadapan langsung dengan laut Hindia di Pantai Popoh.
Karena itu ancaman longsor dan tsunami terus mengincar keselamatan warga yang membutuhkan penanganan cepat dari petugas terkait.
"Butuh waktu lama untuk membangun sistem teknologi yang mengintegrasi kepolisian, TNI, BPPD, dan rumah sakit ini," katanya.
Untuk mendukung program ini, pemerintah Tulungagung telah mengirimkan sejumlah tenaga medis dan perawat ke Hospital Kuala Lumpur Malaysia untuk mempelajari penanganan kegawatdaruratan.
Jumlah ambulan juga ditambah hingga 38 unit yang siap bergerak menjemput masyarakat selama 24 jam. (*)
