Pemuda Pancasila Deklarasi Satgas Antipolitik Uang

Sejumlah anggota organisasi masyarakat (Ormas) Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila melakukan Deklarasi Anti Politik Uang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2015 di Kantor cabang Pemuda Pancasila Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1

Satgas yang kami bentuk bertugas mengawal sekaligus menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Surabaya

Surabaya (Antara Jatim) - Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Surabaya menggelar deklarasi satgas antipolitik uang untuk membantu mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya, 9 Desember 2015.

"Satgas yang kami bentuk bertugas mengawal sekaligus menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Surabaya," ujar Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Surabaya Haries Purwoko kepada wartawan usai deklarasi di kantor MPW Pemuda Pancasila Jatim di Surabaya, Kamis.

Total sekitar 5.000 orang satgas, kata dia, nantinya bertugas di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya yang jumlahnya mencapai 3.936 unit.

Tidak itu saja, setelah dari TPS, anggota satgas antipolitik uang ini juga mengawal penghitungan suara di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan, panitia pemungutan kecamatan (PPK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

"Tapi bentuk pengawalan suksesnya Pilkada tidak hanya pada hari H pelaksanaan, namun sebelum hingga sesudah 9 Desember 2015," ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal proses Pilkada memilih wali kota dan wakil wali kota Surabaya selama periode lima tahun ke depan tidak dimasuki praktik kecurangan berbentuk apapun.

Pihaknya mengaku terbuka pada siapa saja dan bergerak bersama-sama melakukan pengawasan dan melaporkan siapa yang memberi uang, dan siapa penerima uang politik.

Kepada para kader Pimpinan Anak Cabang sampai ke Pimpinan Ranting, lanjut dia, Pemuda Pancasila se-Surabaya agar siap dan sigap mengawasi segala pergerakan yang berpotensi adanya politik uang.

"Jika menemukan pelaku dan penerima uang politik maka tangkap dan serahkan kepada polisi untuk ditindak sesuai hukum pidana berlaku," katanya.

Sementara itu, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya Andi Baso Suherman menilai saat ini terdapat tujuh kecamatan yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) cukup besar jika dibanding dengan kecamatan lain.

"Di tujuh kecamatan sangat rawan dan rentan muncul praktik politik uang, yaitu Kenjeran, Semampir, Gubeng, Tambaksari, Bubutan, Sawahan dan Wonokromo," katanya. (*)