Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo berpesan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar memantau dan menjaga benar-benar netralitas pegawai negeri sipil di daerah masing-masing selama Pemilihan Kepala Daerah 2015.
"Kepala daerah agar memantau dan menjaga benar-benar netralitas PNS di daerah masing-masing selama Pilkada serentak," kata Presiden ketika membuka Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 di Ecopark Ancol Jakarta, Kamis.
Tidak hanya berpesan untuk menjaga netralitas, Presiden juga meminta para gubernur, bupati dan wali kota untuk memberikan contoh pendidikan politik yang baik pada rakyat.
"Kedepankan etika politik. Ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan. Berdemokrasi dalam keriangan," kata Presiden.
Presiden juga mengimbau para kotestan untuk bertanding secara sehat. "Jika menang dalam pertandingan jangan jumawa, sebaliknya jika kalah dalam pertandingan jangan justru ngajak pendukungnya untuk ngamuk," ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara itu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Acara ini juga dihadiri pula oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota; Ketua KPU dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; Ketua Bawaslu dan Panwaslu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten; para Pangdam, Danrem, dan Dandim; para Kapolda dan Kapolres; para Kajati dan Kajari dan para Kabinda¿.
Presiden menyebutkan momen penyelenggaraan pilkada serentak 2015 akan menjadi ujian sekaligus pelajaran berharga untuk menyongsong dua momen pilkada serentak berikutnya pada 2017 dan 2018.
Presiden menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan pilkada serentak akan menjadi pengalaman penting sebelum kita sampai pada Pemilu Nasional Serentak pada tahun 2019. "Untuk itu, kita harus siapkan momen-momen demokrasi itu sebaik-baiknya. Pengalaman melaksanakan Pilkada serentak 2015 dapat menjadi rujukan dalam pemilu serentak berikutnya serta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Nasional Serentak pada 2019," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan agar persiapan dilakukan semuanya lebih awal, terutama aturan mainnya. "Untuk itu, saya instruksikan kepada saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu Nasional Serentak, agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan dari dini oleh KPU dan Bawaslu," kata Presiden.
Kepala Negara menyebutkan dari satu Pemilu ke Pemilu yang lain, dari satu Pilkada ke Pilkada yang lain, semua melihat bahwa rakyat Indonesia sudah semakin matang dalam berdemokrasi.
Untuk itu, Presiden mengingatkan semua pihak terus menjaga dan merawat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi pilkada serentak.
Menurut Presiden, semua harus memastikan kualitas pelaksanaan Pemilhan Umum di negeri ini terus meningkat, harus mampu "naik kelas" dari waktu ke waktu.
"Saya yakin dengan kerja keras saudara-saudara sekalian, penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 bisa berjalan dengan aman, damai dan demokratis," tutur Presiden.
Jokowi juga menyebutkan pilkada serentak 2015 merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi di tingkat lokal karena baru pertama kali rakyat di 269 daerah akan memilih sembilan gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 36 wali kota dan wakil wali kota secara serentak.
Satu hal yang terpenting dan harus selalu diingat ketika menyongsong momen demokrasi lokal ini menurut Presiden adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. "Harapan rakyat agar pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif dan demokratis," ucap Presiden.
Harapan rakyat lainnya, kata Presiden, adalah rotasi kepemimpinan pemerintah daerah berjalan secara aman, damai, jujur dan adil sesuai pilihan rakyat; agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
"Harapan rakyat pilkada menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah," ucap Presiden.
Semua harapan rakyat untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman, damai dan demokratis, berada di pundak semua pihak.
Untuk itu, kepada seluruh jajaran aparat keamanan, Presiden menginstruksikan untuk selalu siap siaga menjaga keamanan selama pelaksanaan pilkada serentak.
"Saya instruksikan aparat keamanan jangan berperan seperti 'pemadam kebakaran'. Petakan daerah-daerah rawan gangguan keamanan. Lakukan langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pilkada bisa dicegah," ujar Presiden.
Presiden meminta para Kepala Badan Intelijen Daerah melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik selama periode pilkada serentak.
Kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan Panwaslu, Presiden meminta memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik.
Presiden meminta koordinasi terus menerus dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan aman dan lancar, terutama dalam penyusunan daftar pemilih tetap, kampanye, penyiapan distribusi logistik, pengamanan proses pemberian suara maupun pasca pemungutan suara.
"Saya berharap KPU dan Bawaslu bisa menjaga profesional dan independensinya sehingga pilkada berjalan secara jujur dan adil. Saya tekankan soal ini karena dalam sebuah pertandingan politik yang sehat sangat diperlukan aturan main yang jelas serta wasit yang bekerja secara profesional. Ini semua harus dijaga betul," ujar Presiden.
Presiden juga meminta aparat TNI dan Polri senantiasa independen dan netral dalam seluruh proses penyelenggaraan pilkada serentak 2015. (*)
