Disdik Jatim: 51 Lembaga Gagal Terakreditasi

Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur menyatakan bahwa dari 8.638 lembaga kuota dari pusat, 51 lembaga di antaranya gagal terakreditasi atau tidak terserap Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M), karena belum siap divisitasi.

"Hasil akreditasi sekolah/madrasah di Jatim telah diberikan kepada kabupaten/kota. Kuota dari pusat sebanyak 8.638 lembaga, namun yang mampu diserap BAP S/M) Jatim sejumlah 8.587 lembaga, atau serapan Jatim setara mencapai 99,41 persen, sedangkan 51 lembaga lainnya tidak terserap karena belum siap divisitasi," kata Sekretaris BAP S/M Jatim, Soeparno di Surabaya, Rabu.

Ia mengatakan, rincian kuota dari pusat untuk tingkat SD/MI di Jatim sebanyak 4.326 lembaga, dan semua lembaga mampu diakreditasi, sedangkan jenjang SMP/MTs sejumlah 2.271 lembaga, dan yang tidak terserap terdapat 34 lembaga. Kemudian untuk tingkat SMA/MA menerima kuota 304 dan mampu diserap semua.

"Tingkat SMK sebanyak 1.511 lembaga, hanya 17 yang tidak terserap dan yang terakhir adalah kuota untuk Pendidikan Luar Biasa (PLB) sebanyak 226, dan hasilnya mampu diserap semua. Sementara 51 lembaga tersebut Ada 51 mundur, sehingga kuotanya tidak terserap tahun ini" terangnya.

Jumlah sasaran akreditasi tahun ini, diakuinya cukup tinggi dibanding tahun lalu yang hanya terdapat 2.965 lembaga. Rincianya pada 2014, SD/MI mendapat kuota 2.053 lembaga, SMP 477 lembaga, SMA 146 lembaga, SMK 239 lembaga dan PLB 50 lembaga.

"Tahun ini mayoritas sekolah berstatus akreditasi B, sedangkan tahun lalu sekolah dengan perolehan akreditasi A mendominasi di semua jenjang pendidikan. Penurunan hasil akreditasi ini terlihat mulai jenjang SD/MI yang tahun lalu sasaran akreditasinya sebanyak 33 persen memperoleh akreditasi A, namun kini hanya 23 persen," tuturnya.

Sedangkan lembaga yang meraih akreditasi C justru meningkat dari tahun lalu 5 persen menjadi 7 persen. Hal serupa juga terjadi di jenjang SMP/MTs yang tahun lalu 52 persen sasaran memperoleh akreditasi A, namun kini tinggal 27 persen. Penurunan ini juga terjadi di jenjang SMA/MA, SMK, SDLB,SMPLB dan SMALB.

"Status akreditasi yang diberikan kepada sekolah ini merupakan hasil yang sebenar-benarnya dari penilaian asesor di lapangan. Proses akreditasi dilaksanakan cukup ketat dengan 15 langkah dalam setahun periode akreditasi," terangnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Jatim Saiful Rachman menuturkan, hasil akreditasi ini dapat dijadikan acuan kebijakan dan evaluasi program pendidikan di Jatim, karena Disdik Jatim sejauh ini telah mengucurkan anggaran untuk hibah senilai Rp500 miliar yang langsung diberikan ke sekolah. Dari anggaran tersebut pihaknya perlu mengevaluasi apakah ada korelasi yang positif terhadap hasil akreditasi sekolah.

“Kita perlu mengevaluasi, apakah sekolah setelah mendapat bantuan akreditasinya bagus atau justru buruk. Hasil ini juga bisa kita gunakan untuk memetakan komponen apa di standar pendidikan yang perlu diperbaiki,” tandasnya.

Pihaknya juga meminta proses akreditasi yang dilakukan di Jatim benar-benar memiliki celah. Jika perlu, kedatangan asesor tidak sekali supaya bisa membandingkan kedua situasi sekolah, ketika tim asesor datang ke sekolah dengan membuat janji pihak sekolah, maupun tim asesor yang secara mendadak datang ke sekolah tanpa membuat janji dengan pihak sekolah. (*)