Sumenep (Antara Jatim) - Budayawan asal Kabupaten Sumenep, Ibnu Hajar mengingatkan Hari Santri jangan sampai menjadi hari ekslusif yang hanya dirasakan dan dimiliki oleh kalangan tertentu.
"Kami menilai Hari Santri yang akan diperingati setiap 22 Oktober itu memang tidak bisa dilepaskan dengan Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Minggu.
Ia berharap Pemerintah melakukan langkah strategis supaya Hari Santri itu tidak hanya dimaknai sebagai hari kalangan tertentu, akan tetapi merupakan hari untuk mengingatkan sekaligus mengobarkan semangat juang membela Tanah Air.
"Substansinya memang pada Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy'ari dan itu harus disosialisasikan secara berkesinambungan oleh Pemerintah supaya Hari Santri tidak dianggap milik kalangan tertentu, yakni santri dan Nahdlatul Ulama (NU)," ujarnya.
Ibnu menjelaskan, substansi Resolusi Jihad itu akan terus relevan dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara.
"Patriotisme dan nasionalisme memang harus dimiliki oleh segenap warga Indonesia dan memang tugas Pemerintah untuk selalu menanamkan dan menyuburkannya kepada warga Indonesia," kata alumni Ponpes Mathali'ul Anwar Sumenep ini, menambahkan.
Sementara Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Sumenep, Muhri Zain menjelaskan, penetapan Hari Santri adalah pengakuan Pemerintah atas Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari.
"Hal yang paling penting itu memang substansi Resolusi Jihad, yakni membela negara adalah wajib bagi umat Islam. Kalau secara konteks yang terlihat adalah santri dan ulama NU, itu juga harus dimaklumi, karena memang bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia," ujarnya.
Ia juga mengemukakan, Hari Santri akan menjadi sesuatu yang membanggakan sekaligus tantangan bagi kaum santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kalangan santri jangan hanya bangga. Merawat keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tantangan era kekinian dalam membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata alumni Ponpes An Nuqayah Guluk Guluk, Sumenep, ini. (*)