Bupati Tulungagung: Tradisi Purnawiyata Sekolah Harus Dievaluasi

Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengimbau para kepala sekolah tingkat SD, SMP, maupun SMA di wilayahnya agar meninjau ulang kebijakan/tradisi purnawiyata sekolah yang dinilainya menyerap anggaran besar, sehingga memberatkan orang tua siswa. "Saya minta kepada kepala dinas pendidikan agar menyampaikan kepada kepala sekolah tentang imbauan ini," katanya saat dikonfirmasi wartawan di Tulungagung, Senin. Ia mengemukakan imbauan tersebut secara khusus disampaikan kepada pihak dinas pendidikan dan sebagian kepala sekolah saat tasyakuran usai peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5). Menurut Syahri, pelaksanaan purnawiyata diperbolehkan asal tidak membebani orang tua siswa. Artinya, lanjut dia, sekolah tak bisa memaksakan ada acara purnawiyata mewah kepada orangtua atau wali murid sebagai seremoni kelulusan siswa kelas VI SD/MA, kelas IX SMP/MTS ataupun kelas XII SMA/SMK/MA. "Sepanjang orang tua siswa tidak mempermasalahkan, tidak jadi soal. Tapi saya imbau, sebaiknya tidak melaksanakan kegiatan purnawiyata terlalu mewah," ujarnya. Syahri mengungkapkan, beban biaya terbesar biasanya dialami sekolah "pinggiran" (luar kota) apabila kegiatan purnawiyata secara mewah tetap dipaksakan digelar. Sebab, kata dia, sekolah pinggiran yang menggelar purnawiyata di gedung persewaan di tengah kota bakal mengalami pembengkakan biaya. "Mulai untuk biaya akomodasi, sewa gedung hingga konsumsi. Intinya saya minta dinas pendidikan koordinasi dengan setiap kepala sekolah bagaimana baiknya," tegas Syahri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Suharno mengatakan setuju dengan imbauan bupati. Namun ia mengaku tidak bisa serta-merta melarang kegiatan purnawiyata. Menurut Suharno, saat ini ada beberapa sekolah yang membuat sistem biaya purnawiyata sejak masuk menjadi siswa. Dengan cara itu, kata dia, tidak ada rasa keberatan yang dialami orang tua siswa. "Ada yang dibuat seperti itu. Makanya kami tak langsung bisa memutusnya agar tidak diprotes," ujar Suharno.(*)