Distribusi Elpiji di Pamekasan Akan Seperti Pupuk

Pamekasan (Antara Jatim) - Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berencana memberlakukan sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung ukuran 3 kilogram seperti pupuk bersubsidi. Menurut Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan Shalah Samlan di Pamekasan, Selasa, hal itu dilakukan agar sistem distribusi elpiji bersubsidi mudah terpantau, sehingga tidak terjadi penyimpangan. "Kami saat ini masih melakukan pendataan jumlah distributor dan pengecer elpiji bersubsidi tabung ukuran 3 kilogram yang ada di Pamekasan ini," katanya. Shalah menjelaskan, upaya mengubah sistem distribusi elpiji tabung ukuran 3 kilogram itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penjualan elpiji bersubsidi. Naiknya harga elpiji non-subsidi tabung ukuran 12 kilogram saat ini, menurut, akan memicu terjadinya "migrasi" atau perpidahan pengguna elpiji tabung 12 kilogram ke elpiji bersubsidi dengan tabung ukuran 3 kilogram. "Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan banyak orang kaya yang berpindah menggunakan elpiji bersubsidi," katanya. Jika hal itu terus terjadi, sambung dia, yang jelas akan mengirangi jatah elpiji bersubsidi untuk warga miskin, sehingga pada akhirnya elpiji tabung ukuran 3 kilogram menjadi langka di pasaran. "Dan yang perlu diketahui distribusi elpiji tabung ukuran 3 kilogram itu terbatas, sesuai dengan jumlah rumah tangga miskin yang memang diajukan oleh pemkab untuk mendapatkan bantuan, saat program konversi dicanangkan beberapa tahun lalu," katanya. Selain untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pola distribusi elpiji tabung ukuran 3 kilogram seperti distribusi pupuk bersubsidi itu, juga dimaksudkan agar tertib administrasi. Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji tabung ukuran 3 kilogram saat ini Rp14 ribu per kilogram. Namun harga di pasaran kini Rp15 ribu, bahkan ada yang menjual Rp16 ribu per tabung. Menurut Shalah Samlan, harga Rp14 hingga Rp16 ribu per tabung ini masih dalam batas wajar, karena harga tertinggi Rp17 ribu per tabung. "Lebih dari harga itu tidak boleh, dan biasanya berlaku di daerah yang jauh atau terpencil, dengan alasan transportasi," katanya menjelaskan. (*)