Disdik: 12.549 Siwa Pamekasan Terima BSM

Pamekasan (Antara Jatim) - Sebanyak 12.549 siswa SMP di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menerima program bantuan siswa miskin (BSM), kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan (Disdik) setempat Moh Tarsun. "Masing-masing siswa menerima bantuan dana sebesar Rp750.000 dan pencairannya dilakukan dua kali per semester," katanya kepada Antara di Pamekasan, Senin. Tarsun menjelaskan, sistem pencairan bantuan itu langsung kepada penerima bantuan, melalui rekening masing-masing penerima bantuan dan tidak dicairkan melalui guru ataupun kepala sekolah. Sistem pencairan bantuan seperti itu dimaksudkan, agar bantuan bisa diterima langsung oleh siswa dan tidak terjadi pemotongan, seperti yang sering dikeluhkan para orang tua siswa penerima bantuan selama ini. Tarsun menjelaskan, jumlah penerima BSM sebanyak 12.549 orang siswa itu, tidak termasuk siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sebab, khusus siswa MTs melalui Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Jumlah siswa SMP penerima BSM kali ini, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sebab berdasarkan data di Disdik Pamekasan, sebelumnya siswa SMP yang menerima bantuan hanya 8.877 orang siswa, dari jumlah usulan sebanyak 11.000 orang lebih. Program BSM ini merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang pelaksanaannya digelar oleh tim khusus, yakni Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Meski, upaya menekan penyimpangan telah dilakukan, yakni dengan memberikan secara langsung kepada siswa penerima bantuan, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya praktik pemotongan. Salah satunya seperti di SMP Negeri Pademawu, Pamekasan. Di sekolah itu, siswa penerima BSM masih dipotong Rp150.000 dengan alasan untuk membeli kalender sekolah. Padahal, sesuai dengan petunjuk teknis, BSM itu harus digunakan untuk kebutuhan pokok sekolah, seperti buku tulis atau kebutuhan pokok lainnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Selain di SMP Negeri Pademawu, Komisi IV DPRD Pamekasan juga menemukan adanya praktik pemotongan BSM di SMP Maarif Pamekasan dengan alasan pemeraan. Di sekolah itu, siswa penerima bantuan hanya menerima dana Rp500.000 dari seharusnya Rp750.000 per tahun. "Kami sudah meminta agar dana itu dikembalikan, karena itu merupakan hak penerima bantuan," kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh Apik. (*)