Menpan Puji Sistem Perizinan SSW di Surabaya

Surabaya (Antara) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi memuji sistem perizinan online "Surabaya Single Window" (SSW) yang dinilai sebagai inovasi pelayanan publik berskala internasional. "Jadi SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Tak heran kalau sekarang program tersebut menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Surabaya, Kamis. Untuk memudahkan warga mengakses pelayanan publik yang terintegrasi, Pemkot Surabaya meluncurkan e-Kios. Keberadaan e-Kios yang juga memuat aplikasi SSW, dapat dijumpai di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, rumah sakit dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Dengan berbagai keunggulannya, SSW yang digagas Pemkot Surabaya, itu berhasil meraih penghargaan "The Best Public Service Excellence" secara nasional. Yuddy mengatakan SSW termasuk satu di antara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan dalam eksebisi "Public Service Excellence" di Busan, Korea Selatan. Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini menuturkan, berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah sangat selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Menurut dia, format reformasi birokrasi menyangkut dua unsur utama, yaitu mindset (pola pikir) dan struktur. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan demi menerapkan implementasi reformasi birokrasi, pihaknya telah menempuh beberapa hal, di antaranya perampingan struktur kepegawaian di tubuh lembaga eksekutif Kota Surabaya. Sebagai contoh, pemkot menggabung (merger) sejumlah sekolah dan kantor kelurahan. Dengan demikian, beberapa pos yang sebelumnya dijalankan lebih dari satu orang, kini hanya membutuhkan seorang pegawai saja. Untuk kantor kelurahan, sebelum "merger" jumlahnya mencapai 163 kantor. Pascamerger, hanya tinggal 154 kelurahan. "Kebijakan merger sekolah dan kelurahan ini, selain memberikan efisiensi signifikan, juga bentuk optimalisasi kinerja aparatur sipil negara," katanya. Dia menambahkan dengan kebijakan merger, pemkot dapat berhemat 154 jabatan Eselon IV. Kebijakan tersebut berjalan cukup lancar karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. (*)