DPRD-Pemkab Lamongan setujui P-APBD 2025 guna percepat program

Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 guna mempercepat pelaksanaan program-program prioritas dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lamongan, Jawa Timur, Senin, mengatakan persetujuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merespons kebutuhan strategis masyarakat, serta menjaga daya saing daerah di tengah dinamika fiskal.

"Ini bukan pembahasan rutin, melainkan cerminan kerja sama kelembagaan yang kuat demi kemajuan Lamongan. Perubahan APBD disusun berdasarkan proyeksi ekonomi makro, dinamika fiskal daerah, serta kebutuhan mendesak pelayanan publik," katanya.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp3,237 triliun, sedangkan belanja daerah menjadi Rp3,325 triliun.

Postur tersebut, lanjutnya, telah disesuaikan dengan isu strategis pembangunan dan kebutuhan percepatan capaian program prioritas.

Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan Freddy Wahyudi mengatakan pihaknya mendukung penguatan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal.

"DPRD mendorong percepatan realisasi program prioritas agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, terutama menjelang akhir tahun anggaran," katanya.

Dalam rapat yang sama, Pemkab juga menyampaikan pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sebagai dasar penyusunan APBD dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan tema pembangunan peningkatan daya saing SDM dan pemupukan modal sosial.

Terdapat enam fokus pembangunan pada 2026 yang meliputi pemantapan SDM unggul, penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur dasar, penguatan stabilitas sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Fokus tersebut diperkuat melalui 15 program prioritas, termasuk Jalan Mantap Alus Lamongan (Jamula), Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Young Enterpreuner Succes (YES), Lumbung Pangan Nasional, hingga digitalisasi pelayanan publik.