Sejumlah Warga Miskin Tulungagung Mengaku Kehilangan "KPS"

Tulungagung (Antara Jatim) - Sejumlah warga miskin di wilayah Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengaku kehilangan kartu perlindungan sosial (KPS) sehingga tidak bisa mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang menjadi hak mereka, akhir November lalu. "Kami telah antre dan membawa surat keterangan dari desa, namun saat sampai di meja petugas Kantor Pos, kami ditolak tidak bisa menerima dana PSKS dengan alasan tidak membawa persyaratan yang dibutuhkan," tutur Kirno (50), warga Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kamis. Tidak sendirian, Kirno mengaku nasib serupa juga dialami belasan warga lainnya yang ikut mengantre di Kantor Pos Pembantu Kecamatan Kalidawir. Ia dan beberapa warga miskin yang sama-sama kehilangan KPS mengaku telah berusaha memberi penjelasan dan menunjukkan surat keterangan resmi dari desa. Namun hal itu tetap ditolak oleh petugas PT Pos Indonesia yang melayani pembagian dana PSKS dengan dalih kelengkapan administrasi. "Kami tentu sangat kecewa dengan perlakuan petugas kantor pos yang tidak bisa melayani pengambilan dana PSKS karena saya dan beberapa warga benar-benar kehilangan kartu," kata Nanang, warga miskin lainnya. Kasus hilangnya KPS yang dialami sejumlah rumah tangga sasaran (RTS) tersebut diakui staf Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kalidawir, Mastur (35). Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Mastur yang bertugas melakukan verifikasi data KPS menyatakan, sebenarnya tidak ada penolakan yang dilakukan Kantor Pos selaku pendistribusi dana PSKS. "Sebenarnya tidak menolak, hanya memang demi kehati-hatian, para penerima PSKS yang tidak memiliki persyaratan lengkap wajib melakukan verifikasi dan validasi. Hal itu supaya bantuan yang diberikan benar-benar tersalur pada pihak penerima yang sesungguhnya," jelasnya. Ia menyebut, dari total 3.994 RTS se-Kecamatan Kalidawir, 1.116 warga miskin di antaranya belum mengambil dana PSKS karena berbagai alasan, termasuk karena faktor hilangnya KPS yang diberikan melalui perangkat desa masing-masing. "Silakan diambil jika syaratnya lengkap, saya akan bantu melakukan validasi agar tidak sampai terjadi kekeliruan ataupun manipulasi," ujarnya. Pihak PT Pos Indonesia Cabang Tulungagung mengakui, dari total 58.923 rumah tangga sasaran (RTS), lebih dari 2.000 di antaranya belum menerima dana PSKS karena berbagai alasan. (*)