Kejaksaan Madiun Hentikan Penyelidikan Dugaan Korupsi CCTV

Madiun (Antara Jatim) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, Jawa Timur, menghentian penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pemantau "Clossed Circuit Television" (CCTV) yang dibiayai APBD Kota Madiun tahun anggaran 2011 senilai Rp180 juta. Kasi Inteljen Kejari Madiun, M Aliq Rohman, Sabtu, mengatakan penghentian tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Kasus CCTV sudah dihentikan sejak tiga pekan lalu. Itu karena tidak ada temuan penyimpangan keuangan negara," ujar M Aliq Rohman, kepada wartawan. Menurut dia, setelah dilakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), hasilnya tidak ditemukan adanya bukti yang cukup untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat CCTV. Sesuai rencana, pengadaan CCTV itu untuk dipasang di seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, bagian, dan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dalam kasus tersebut, kejaksaan sudah memeriksa sejumlah pejabat Pemkot Madiun untuk dimintai keterangan. Di antaranya yang sudah diperiksa adalah, Lurah Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Joko Waluyo; Lurah Kuncen, Kecamatan Taman, Sukardjono; dan Bendahara Bagian Organisasi Kota Madiun, Nur Farida. Aliq menambahkan, meski saat ini pihaknya menghentikan kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. "Tak ada bukti makanya kasus ini kami hentikan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti baru akan kami kembangkan penyelidikannya," katanya. Wali Kota Madiun Bambang Irianto menanggapi hal tersebut menyatakan akan menghormati proses hukum yang ada. Meski demikian, ia terus menegaskan kepada semua aparatnya agar bekerja untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Tak terkecuali pengadaan CCTV. Pengadaan CCTV tersebut bertujuan untuk memantau kinerja PNS di lingkungan Pemkot Madiun agar memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. (*)