Surabaya (Antara Jatim) - DPRD Kota Surabaya akan menghapus Rancangan Anggaran Keuangan (RAK) APBD Surabaya 2015 yang diajukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setepat terakiat kajian, dan penlitian Angkutan Massal Cepat (AMC) sebesar Rp5,8 miliar. Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya telah menanyakan kepala Bappeko Agus Sonhaji soal biaya AMC. Saat itu, Kepala Bappeko bilang tidak akan menggunakan dana APBD atau APBN karena semuanya biaya baik kajian serta penelitiannya sudah adanya yang biayai yakni Bank Dunia. "Dengan adanya anggaran sebesar Rp5,8 miliar yang diajukan oleh Dinas Perhubungan di APBD 2015 nanti pantas dipertanyakan," katanya. Menurut dia, pemkot beralasan bahwa itu untuk dana kajian dan penelitian AMC. "Dana kajian seperti apa dulu. Kalau digunakan yang ada kaitannya dengan pembangunan AMC, berarti pemkot tidak komitmen dengan ucapannya," tegasnya. Komisi C pernah melakukan konsultasi ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk menanyakan progres dari proyek yang kabarnya menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu. Dari hasil pertemuan dengan Kemenhub diketahui bahwa, pemerintah pusat di APBN 2015 belum mengalokasikan dana untuk proyek trem. Hal ini dikarenakan proyek trem yang rencananya akan menggunakan jalur trem yang lama tidak diajukan untuk dianggarkan. "Kalau menggunakan dana APBD, pemkot seharusnya melakukan kordinasi dengan DPRD," katanya. Tanpa adanya persetujuan dari DPRD Surabaya proyek AMC yang selama ini disuarakan oleh Pemkot Surabaya tidak akan jalan dan mustahil akan terealisasi. "Coba nanti saya akan koordinasi dengan Komisi C dan dibanggar nanti jika benar Dishub menganggaran Rp5,8 miliar untuk kajian AMC monorel, trem akan kita potong dibanggar," katanya. (*)
Berita Terkait
Legislator sebut bantuan becak listrik mengentaskan kemiskinan
22 Januari 2026 13:01
DPRD Surabaya dukung program becak listrik untuk pengemudi lansia
22 Januari 2026 12:54
DPRD Surabaya ingatkan jangan ada tumpukan sampah di TPS
21 Januari 2026 15:53
DPRD Surabaya dorong sinkronisasi lintas instansi atasi kemacetan
20 Januari 2026 20:43
Anggota Komisi B DPRD Surabaya soroti pengelolaan Pasar Keputran
20 Januari 2026 20:20
DPRD Jatim: Perda Pembudi daya Ikan harus berpihak pada rakyat kecil
20 Januari 2026 16:49
Gubernur dan DPRD Jatim sahkan dua perda strategis
20 Januari 2026 10:06
DPRD Jatim: Perubahan perda kebencanaan dukung pembangunan tangguh
19 Januari 2026 20:59
