Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melibatkan para kepala desa untuk meningkatkan aksesibilitas kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di daerahnya. "Dana pinjaman bergulir dari APBD jumlahnya pasti terbatas. Kalau diberi pinjaman pemerintah, masyarakat sering menganggapnya utang, sehingga kunci utama ekonomi tetaplah perbankan," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam penjelasan melalui surat elektronik kepada Antara di Surabaya, Jumat. Untuk itu, tambah bupati, pihaknya membuat kebijakan terobosan dengan mengajak semua kepala desa bersama-sama menjalin kerja sama dengan pihak bank. "Kepala desa menjadi ujung tombak penyaluran kredit ke sektor produktif UMKM di desanya. Kerja sama melibatkan bank dengan kepala desa ini terutama untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujar bupati yang akrab disapa Anas itu. Menurut ia, UMKM-UMKM di perdesaan sering terkendala dengan faktor administrasi, sehingga kepala desa bisa ikut membantu bank yang akan menyalurkan kredit ke UMKM di desanya dengan menuntaskan berbagai surat administrasi yang dibutuhkan. Para kepala desa juga bertindak aktif untuk melakukan edukasi keuangan kepada masyarakatnya agar tertib berbisnis dan tertib mengangsur kredit yang telah diterima. "Kepala desa berlomba-lomba, karena kami beri 'award' (penghargaan) jika penyaluran kredit di desanya besar. Nanti akhir tahun pas ulang tahun Banyuwangi, kepala desa yang paling gencar melakukan edukasi keuangan ini akan diberi penghargaan di pesta rakyat di alun-alun yang disaksikan puluhan ribu orang. Ini juga bagian dari upaya kami mendorong literasi keuangan, agar tidak ada lembaga keuangan nonformal yang hadir dengan bunga mencekik seperti rentenir," ujar Anas. Terobosan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi itu cukup efektif, sehingga penyaluran KUR di daerah setempat mencapai Rp1,2 triliun. Adapun secara global, penyaluran kredit bank di Banyuwangi hingga April 2014 mencapai Rp4,45 triliun. Anas menambahkan dorongan kredit perbankan dengan melibatkan kepala desa itu ikut mendukung pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi yang selalu melampaui rata-rata nasional dan Jawa Timur. Pada tahun 2011, saat pertumbuhan nasional 6,5 persen dan Jatim 6,86 persen, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 7,14 persen. Kemudian pada 2012, pertumbuhan Banyuwangi 7,29 persen, masih di atas pertumbuhan nasional 6,23 persen dan Jatim 7,27 persen. Sementara tahun 2013, saat ekonomi sedikit melandai, pertumbuhan Banyuwangi masih mampu mencapai 6,85 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 5,78 persen dan Jatim 6,55 persen. "Pendapatan per kapita rakyat Banyuwangi sudah mencapai Rp21,84 juta per tahun atau Rp1,82 juta per bulan. Angka ini paling tinggi dibanding kabupaten-kabupaten di sekitar Banyuwangi. Bahkan sudah 15 tahun kami tidak mampu menyalip beberapa kabupaten besar di Jatim, saat ini sudah kami salip pendapatan per kapitanya," tutur Anas. (*)
Berita Terkait
Sebanyak 82 Kopdes Merah Putih di Banyuwangi terbentuk hingga akhir 2025
31 Desember 2025 19:55
Pemkab Banyuwangi bedah rumah warga prasejahtera metode "retrofitting"
30 Desember 2025 22:35
Ribuan PPPK Paruh Waktu Banyuwangi sumbang bibit pohon untuk reboisasi
29 Desember 2025 10:29
Pemkab Banyuwangi berikan jaminan hari tua PPPK melalui PT Taspen
28 Desember 2025 20:07
Pemkab Banyuwangi terjunkan tim guna pantau destinasi wisata
27 Desember 2025 20:52
Pemkab Banyuwangi larang pesta kembang api malam pergantian tahun
26 Desember 2025 13:00
Wabup Banyuwangi: Reforestasi hutan penting jaga keberlanjutan ekologi
25 Desember 2025 14:02
Bupati Ipuk sebut Banyuwangi rumah besar bagi seluruh warganya
25 Desember 2025 13:10
